slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

Krisis Ekonomi dan Ketidakpercayaan Publik Warnai Tata Kelola Pemerintahan di Aceh

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 07:53 WIB

5089 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Situasi di Aceh saat ini tengah disorot tajam menyusul mencuatnya berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dianggap tidak pro-rakyat. Kolonel TNI (Purn) Sri Radjasa dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada 19 November 2026 mengungkapkan adanya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan di provinsi tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan akut di Aceh, meskipun dana otonomi khusus yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai nilai fantastis, yakni lebih dari Rp100 triliun.

Sri Radjasa menilai bahwa persoalan mendasar terletak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap elit pemerintah daerah. Kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini dikritik karena dinilai tidak mampu menunjukkan kualitas seorang negarawan dan justru kerap absen dari wilayahnya. Ketimpangan sosial yang terjadi antara pejabat dan masyarakat umum memicu gejolak di tingkat akar rumput, yang kini tidak lagi mengatasnamakan kelompok tertentu, melainkan aspirasi murni masyarakat Aceh yang mendambakan kesejahteraan.

Dalam diskusi tersebut, isu penemuan cadangan gas di perairan Andaman sebesar 24 triliun kaki kubik turut menjadi perhatian. Terdapat kekhawatiran bahwa potensi sumber daya alam ini akan berakhir sama seperti sejarah pengelolaan blok gas Arun, di mana manfaat ekonomi tidak dirasakan langsung oleh warga lokal. Sri Radjasa menyoroti perlunya skema pengelolaan yang transparan dan berkeadilan, mengingat adanya kecurigaan bahwa proyek-proyek APBD maupun pengelolaan migas saat ini hanya dinikmati oleh segelintir elit dan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemegang kebijakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, gerakan-gerakan yang menyuarakan penentuan nasib sendiri atau self-determination disebut mulai kembali muncul dan mendapat simpati dari generasi muda di Aceh. Fenomena ini, menurut Sri, merupakan bentuk protes atas pembiaran tata kelola keuangan yang dianggap amburadul serta lemahnya penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat didesak untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola dan memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial di Serambi Mekah. (*)

Berita Terkait

Ancaman Penyadapan Presiden Prabowo: Pakar IT Ungkap Celah Teknologi di Sektor Komunikasi
Dugaan Kejanggalan Data Pendidikan Anggota DPR Memicu Reaksi Publik
Komisi III DPR Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset, Siap Dibawa ke Pembahasan Berikutnya
DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset untuk Dibawa ke Sidang Paripurna
Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Ubah Aturan Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri
Febrie Adriansyah Singgung Dugaan Penyadapan Internal Kejaksaan Saat Sidang TPPU
Raffi Ahmad Serahkan Nasib Jabatan Utusan Khusus Presiden kepada Prabowo
Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat karena Terlibat Pemufakatan Penyadapan Ilegal

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:50 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:18 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 14:56 WIB

BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 23:25 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 21:59 WIB

Bupati TRK Salurkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran Empat Kios di Darul Makmur

Rabu, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Pemkab Nagan Raya Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Data Melalui Bimtek Portal Giok Data

Rabu, 18 November 2026 - 17:17 WIB

Kolaborasi Pemkab Nagan Raya dan BSI Berhasil Himpun Simpanan Tabungan Haji Capai Rp1,045 Miliar

Berita Terbaru