JAKARTA | Pemerintah secara resmi menyatakan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus dari pihak eksekutif untuk menangani kasus dugaan makar yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kepercayaan penuh negara terhadap institusi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penanganan perkara ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Mandat yang diberikan kepada kepolisian bertujuan agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara objektif, profesional, serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Yusril dalam keterangan kepada publik yang berlangsung pada 10 November 2026.
Terkait perkembangan kasus, Yusril menjelaskan bahwa penyelidikan telah dilakukan selama beberapa hari terakhir dengan mengumpulkan berbagai alat bukti serta memeriksa saksi maupun tersangka. Pada tahap awal penyelidikan, pihak berwenang sempat mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik. Seiring dengan berjalannya proses hukum, konstruksi pasal yang disangkakan terus berkembang berdasarkan hasil pengumpulan bukti di lapangan hingga mengarah pada indikasi tindak pidana lainnya. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
