SOLO – Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat dari kampung halamannya sendiri. Aliansi Rakyat Bergerak Solo secara terbuka menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan Wakil Presiden, sebuah langkah yang dinilai lebih terhormat ketimbang harus terseret dalam proses pemakzulan di tengah jalan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam sebuah aksi pernyataan terbuka yang terekam dalam video dan beredar luas. Seorang juru bicara ARB Solo, pria sepuh berkemeja putih, membacakan pernyataan resmi dari map hijau dengan dikelilingi sejumlah anggota aliansi yang mayoritas merupakan tokoh-tokoh senior.
Dalam pernyataannya, ARB Solo menyoroti dua tahun masa jabatan Gibran yang disebut tidak pernah lepas dari kritik dan sorotan publik. Mereka menegaskan kritik tersebut bukan serangan personal terhadap sosok Gibran, melainkan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai rekayasa politik yang meloloskan Gibran ke kursi kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ARB bahkan menuding Gibran tengah dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki yang melayani kepentingan asing. Oleh karena itu, mereka mendesak Gibran untuk mengambil keputusan besar demi menyelamatkan karier politiknya sendiri di masa depan.
Menurut ARB Solo, dunia politik Indonesia masih sangat dinamis dan terbuka lebar. Jika mundur dengan kesatria, ruang bagi Gibran untuk kembali berkecimpung atau mencalonkan diri pada kontestasi mendatang masih terbuka tanpa harus menanggung stigma dan sanksi politik dari sebuah pemakzulan.
Dalam pernyataan yang dibacakan pada Selasa, 21 Oktober 2026 tersebut, ARB juga menyinggung sejarah kepemimpinan nasional dengan membandingkan Gibran dengan Sukarno dan Soeharto yang pada akhirnya memilih untuk mundur. ARB berharap Gibran bisa menjadi teladan bagi generasi muda dengan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Aksi yang digelar di Solo pada 21 Oktober 2026 itu ditutup dengan ajakan agar Gibran merenungkan kembali posisinya. Bagi ARB, mundur bukan berarti kalah, melainkan strategi untuk menjaga martabat dan masa depan politik yang lebih panjang. (*)
