JAKARTA- Gangguan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menghambat proses pencairan anggaran daerah pada Kamis hingga Jumat (23/10/2026) menuai sorotan.
Praktisi intelijen Sri Radjasa M.BA menilai, peristiwa yang terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) itu berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sri Radjasa bahkan menduga terdapat kemungkinan operasi dari dalam lingkaran kekuasaan yang dapat merusak citra presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan semata-mata soal gangguan teknis yang perlu dilihat secara terpisah. Kita juga harus mencermati dampaknya terhadap kredibilitas pemerintah, terutama ketika presiden baru saja menyampaikan komitmen percepatan akses keuangan daerah,” ujar Sri Radjasa dalam keterangannya.
Pada Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo menghadiri Rakornas TPAKD di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dan kepala daerah dari berbagai wilayah untuk membahas percepatan akses keuangan daerah.
Agenda itu membawa pesan penting mengenai penguatan ekonomi daerah, perluasan akses pembiayaan, dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Namun, tak lama berselang, layanan SIPD dilaporkan mengalami pemeliharaan yang menyebabkan sejumlah layanan tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Gangguan tersebut mencakup layanan SP2D Online, sehingga pengiriman Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke bank ikut tertunda.
Menurut Radjasa, kondisi tersebut berpotensi menghambat proses administrasi pencairan anggaran daerah selama layanan belum kembali normal. Besarnya dampak terhadap belanja pemerintah daerah, pembayaran kepada pihak ketiga, maupun pelayanan publik perlu dipastikan melalui data dari instansi terkait.
Secara administratif, SIPD merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Ketika layanan yang terintegrasi dengan proses pencairan dana mengalami gangguan, pemerintah daerah dapat menghadapi hambatan dalam menjalankan tahapan administrasi yang bergantung pada sistem tersebut.
Meski demikian, pemeliharaan sistem memang tidak otomatis berarti telah terjadi kesalahan tata kelola, apalagi sabotase. Namun, kita perlu membaca lebih jauh tentang momentum peristiwa tersebut terjadi.
*Sri Radjasa Menyoroti Risiko dari Dalam Kekuasaan*
Sri Radjasa memandang persoalan tersebut dari sudut pandang risiko politik dan intelijen. Menurut dia, ketidaksinkronan antara pesan yang disampaikan pemimpin dan pelaksanaan kebijakan , dan realita di lapangan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Presiden, kata dia, dapat menjadi pihak yang paling terdampak secara politik ketika program pemerintah yang dipromosikan kepada publik tidak segera diikuti dengan pelaksanaan yang efektif.
“Untuk memaksimalkan optimisme masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, maka benalu-benalu di internal kabinetnya harus terlebih dahulu dibersihkan. Jika tidak, sebaik apa pun itikad yang dilontarkan ke publik, akan berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi,” ujar Sri Radjasa.
Ia menilai, situasi semacam itu perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Menurut dia, presiden membutuhkan sistem pengawasan internal yang mampu mendeteksi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Sri Radjasa juga mengingatkan kemungkinan adanya pihak-pihak di lingkungan kekuasaan yang, menurut penilaiannya, dapat melemahkan efektivitas pemerintahan melalui tindakan atau keputusan yang tidak sejalan dengan agenda presiden.
Sri Radjasa menyebutkan, gangguan layanan strategis pemerintah perlu dinilai melalui sejumlah indikator, antara lain penyebab teknis, waktu kejadian, dampak operasional, pola pengulangan, serta pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas sistem tersebut.
Kebetulan waktu antara agenda presiden dan gangguan SIPD dapat menjadi alasan untuk dicermati untuk melihat hubungan sebab-akibat.
Persoalan SIPD ini memperlihatkan tantangan yang lebih luas dalam pemerintahan digital, dimana janji percepatan layanan harus didukung oleh infrastruktur yang andal, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pemulihan ketika sistem mengalami gangguan.
Bagi pemerintah daerah, keterlambatan proses administrasi keuangan dapat menimbulkan konsekuensi operasional hingga berbagai dampak lainnya.
Radjasa menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai risiko yang dapat melemahkan kepemimpinan presiden. Ia menilai pengawasan internal harus diperkuat agar agenda pemerintah tidak terhambat oleh persoalan yang seharusnya dapat diantisipasi.
“Ada kepala daerah mungkin sudah mempublish ke masyarakatnya terkait agenda penguatan dan percepatan akses keuangan daerah kepada masyarakatnya, bahkan bisa saja adanya yang mengambil momentum acara itu bagian dari pencitraannya. Namun pada akhirnya ikut ditelanjangi oleh realita bahwa pelayanan keuangan daerah terhambat satu hari setelah presiden menghadiri acara tersebut,’ ujarnya.
Sri Radjasa juga mengingatkan Prabowo tentang indikasi operasi garis dalam yang terjadi di tubuh kabinetnya sendiri. “Operasi garis dalam itu dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Untuk itu, Presiden perlu dilakukan deteksi dan bersih-bersih agar lingkaratnya terbebas dari parasit-parasit yang dapat mencedrai Marwah pemerintahan Prabowo di mata rakyat,”pungkasnya.
