JAKARTA | Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membantah keras adanya kaitan antara program biofuel B50 dengan maraknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas keresahan publik yang mengaitkan kebijakan energi pemerintah dengan kerusakan lingkungan di Kalimantan dan Sumatera.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada Minggu, 25 Oktober 2026, Hashim menjelaskan bahwa pemerintah memiliki urgensi besar untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi yang membebani ekonomi nasional hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Program B50 dan target pengembangan energi terbarukan lainnya dirancang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada harga komoditas energi.
Terkait rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare lahan terdegradasi untuk sumber biofuel, Hashim menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan area yang rusak akibat kebakaran di masa lampau, jauh sebelum program ini direncanakan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perluasan lahan baru atau menebang hutan primer untuk kebutuhan biofuel. Sesuai dengan pemetaan yang dilakukan, hanya sekitar 2 juta hektare dari total lahan tersebut yang direncanakan untuk ditanami tanaman pendukung energi, seperti singkong, tebu, dan aren, sementara sisanya akan diprioritaskan untuk program reboisasi atau pemulihan ekosistem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hashim juga menepis tudingan keterlibatan pribadinya dalam industri kelapa sawit yang dikaitkan dengan pembukaan lahan. Ia menegaskan telah mundur dari dunia bisnis sawit sejak tahun 2018 dan saat ini fokus pada upaya konservasi satwa serta pelestarian hutan melalui sejumlah konsesi yang dikelolanya. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk tetap melakukan penegakan hukum terhadap oknum pengusaha nakal yang terbukti melakukan pembukaan lahan secara ilegal.
Lebih lanjut, keberhasilan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan yang lebih cepat dari target awal, kini menjadi dasar keyakinan untuk mempercepat transisi energi. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan sektor energi akan berjalan sinergis dengan pelestarian lingkungan tanpa mengorbankan hutan asli yang masih utuh. (*)
