GAYO LUES | Setiap pagi, anak-anak sekolah di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, menantang maut. Mereka menyeberangi sungai deras dan keruh, hanya demi bisa belajar. Jembatan Pintu Rime yang hancur diterjang banjir bandang sudah berbulan-bulan dibiarkan tanpa perbaikan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga BNPB RI hanya datang membawa janji, lalu menghilang tanpa jejak. PT Hutama Karya, yang digadang-gadang sebagai pelaksana perbaikan, memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa malu.
Di tengah derasnya arus sungai, batu-batu licin dan air keruh menjadi jebakan mematikan. Anak-anak kecil, dengan seragam sekolah yang basah, melangkah ragu di antara arus yang bisa menyeret tubuh mungil mereka kapan saja. Tidak ada jembatan darurat, tidak ada tali pengaman, tidak ada negara di sana. Yang ada hanya keberanian yang dipaksa dan ketakutan yang dipendam setiap keluarga.
Warga Desa Pining, Jamalul Hakim, sudah habis kesabaran. Ia bicara lantang, menuntut hak paling dasar: jembatan yang aman. “Kami tidak minta yang muluk-muluk. Kami hanya minta jembatan agar anak-anak kami tidak mati sia-sia di sungai. Pemerintah pusat dan Provinsi Aceh sudah janji, tapi mana buktinya?” katanya dengan nada geram. Ia menuding BNPB RI hanya pandai beretorika. “BNPB jangan hanya omon-omon. Datang, lihat, janji, lalu hilang. Kami tidak butuh sandiwara. Kami butuh solusi,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan warga semakin dalam. Mereka bertanya, apakah Kecamatan Pining masih dianggap bagian dari Provinsi Aceh atau sudah dihapus dari peta perhatian negara. “Kalau memang kami masih ada di peta, kenapa diperlakukan seperti ini?” tanya mereka getir. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya diam dan janji-janji kosong.
PT Hutama Karya, yang seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan, memilih menutup mulut. Tidak ada penjelasan soal progres, tidak ada alasan atas keterlambatan. Diamnya perusahaan ini menjadi simbol ketidakpedulian yang telanjang. Masyarakat menilai, ini bukan lagi soal keterlambatan proyek, tapi kegagalan sistemik yang mengancam masa depan anak-anak. Mereka dipaksa memilih antara sekolah atau keselamatan. Negara memaksa mereka bertaruh nyawa untuk hak yang seharusnya dijamin.
Warga memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, tragedi hanya tinggal menunggu waktu. Semua pihak yang memilih diam harus bertanggung jawab. “Pining tidak butuh belas kasihan. Pining menuntut keadilan, tindakan nyata, dan keberanian pemerintah untuk berhenti berjanji dan mulai bekerja,” pungkas salah satu warga. Di Pining, nyawa anak-anak dipertaruhkan setiap hari, sementara negara sibuk mencari alasan. (*)
