GAYO LUES | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Selasa (9/12/2025), guna meninjau langsung kondisi terdampak banjir bandang sekaligus memperkuat koordinasi percepatan penanganan bencana. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh proses pemulihan dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB berdialog langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Pertemuan itu diisi dengan pemaparan kondisi terkini yang meliputi situasi masyarakat terdampak, kerusakan infrastruktur, tantangan logistik, serta strategi distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau.
Menanggapi laporan daerah, Suharyanto menekankan bahwa pemerintah pusat membuka ruang seluas-luasnya untuk pengajuan bantuan. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menyampaikan kebutuhan logistik, alat berat, obat-obatan, tenaga medis, hingga pendanaan. Bahkan, ia meminta agar proses permohonan bantuan dipercepat tanpa dibebani oleh urusan administrasi yang berbelit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ajukan saja, Pak Bupati. Tulis berapa keperluan dan apa saja yang dibutuhkan. Tulis tangan pun kami terima, tidak perlu diketik-ketik lagi supaya cepat,” ujar Suharyanto dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sepenuhnya memahami keterbatasan daerah dalam menghadapi bencana berskala besar. Karena itu, berbagai dukungan teknis dan pendanaan akan disiapkan seiring dengan skala kebutuhan di lapangan.
“Jangan ragu untuk gerakkan pihak swasta. Jangan pikir soal uang dari mana. Pemerintah pusat paham keterbatasan daerah, dan kami siap menanggung biayanya,” tegasnya.
Salah satu tantangan utama yang dijelaskan dalam pemaparan daerah adalah gangguan infrastruktur darat akibat jembatan dan ruas jalan yang terputus. Menyikapi hal tersebut, Suharyanto menyebut bahwa truk pembawa logistik dari wilayah Sumatera telah dikirim, namun tertahan karena akses jalan masih belum pulih sepenuhnya. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga telah disiapkan, namun saat ini bergantung pada pembukaan jalur transportasi utama.
Dalam rangka memperkuat koordinasi penanganan kebencanaan di wilayah dengan keterbatasan komunikasi, BNPB turut membawa 10 unit sistem komunikasi berbasis satelit Starlink. Peralatan ini dikirim bersama truk tangki air (trunk) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pengungsi yang hingga kini masih berada di sejumlah titik tempat pengungsian.
“Gunakan untuk kepentingan warga dan koordinasi penanggulangan bencana. Tidak perlu dikembalikan, silakan diberdayakan pemda. Tapi jangan dipasang di rumah pejabat,” ujarnya.
BNPB juga memberi perhatian serius terhadap aspek pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh rumah warga yang terdampak banjir bandang, baik dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Dalam penyampaiannya, Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dua skema bantuan utama, yaitu hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, serta hunian tetap (huntap) yang akan dibangun melalui mekanisme bertahap. Bagi rumah-rumah yang mengalami kerusakan ringan, bantuan untuk perbaikan akan disalurkan secara bertahap.
“Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda. Rumah paling cepat dibangun tiga bulan. Sambil menunggu hunian tetap, huntara akan segera disiapkan,” jelasnya.
Kunjungan ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pemulihan Kabupaten Gayo Lues pascabencana. BNPB menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi, baik dari aspek hunian, kesehatan, air bersih, hingga akses transportasi. Dengan keterlibatan berbagai elemen dari pusat maupun daerah, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan merata, guna mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat seperti sediakala. (*)
