Oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Di tengah ambisi besar membangun kemandirian ekonomi nasional, publik dikejutkan oleh kabar rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menanamkan dana awal sekitar Rp16 triliun di pasar modal. Dana ini, menurut Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir, akan ditempatkan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan saham perusahaan swasta dengan “fundamental kuat dan prospek pertumbuhan tinggi.”
Sekilas terdengar modern dan strategis. Negara ingin mengelola uang rakyat dengan lebih produktif, menumbuhkan kepercayaan pasar, dan memperkuat aset jangka panjang. Namun, di balik kalimat manis dan jargon efisiensi itu, bayangan lama kembali muncul berupa perselingkuhan antara kekuasaan dan modal, di mana uang negara sering kali menjadi alat menutup kesalahan korporasi yang terlalu besar untuk gagal.
Oligarki di Balik Tabir Investasi
Nama Pandu Patria Sjahrir bukan sekadar pejabat profesional. Ia adalah keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekaligus tokoh berpengaruh di lingkar inti ekonomi pemerintahan. Pandu juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) dan Komisaris Utama GoTo Financial, dua perusahaan yang memiliki kaitan erat dengan jejaring bisnis keluarga kekuasaan.
Keterkaitan ini menjadi penting ketika muncul rumor bahwa Danantara akan digunakan untuk menopang GoTo, perusahaan teknologi yang tengah terpuruk. Per 21 Oktober 2025, harga saham GoTo hanya Rp55 per lembar, anjlok dari Rp270 saat dibeli oleh Telkomsel pada 2021. Dengan kepemilikan 23 miliar lembar saham, BUMN itu kini menanggung kerugian lebih dari Rp5 triliun, sebuah luka besar yang membebani neraca negara.
Jika benar Danantara digerakkan untuk membeli atau menopang saham GoTo, maka lembaga yang lahir dengan cita-cita menumbuhkan nilai aset negara justru sedang dipaksa menjadi penyelamat bisnis swasta yang gagal. Ini bukan investasi, melainkan bailout terselubung, dan dalam istilah politik ekonomi, bentuk tertinggi dari perampokan legal atas nama pembangunan.
Sejarah Indonesia sudah terlalu sering mencatat pola serupa, yaitu setiap kali perusahaan kroni gagal, negara dipaksa menanggung kerugiannya. Saat rakyat menanggung utang dan inflasi, segelintir elit menulis ulang kegagalan mereka sebagai “strategi penyelamatan ekonomi.”
Ujian Kepemimpinan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyebut Danantara sebagai “kekuatan masa depan Nusantara.” Sebuah lembaga pengelola investasi negara yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kedaulatan ekonomi sejati. Namun, kekuatan itu hanya berarti bila dijaga dari tangan-tangan yang hendak mengubahnya menjadi sapi perah oligarki.
Keadilan ekonomi bukan sekadar persoalan akuntansi fiskal, tetapi soal moralitas kekuasaan. Filsuf Jean Jacques Rousseau pernah mengingatkan bahwa negara hanya sah bila bekerja untuk volonté générale yakni kehendak umum, bukan kehendak segelintir elit. Ketika uang publik digunakan untuk menambal lubang perusahaan yang dikuasai kroni kekuasaan, maka kontrak sosial itu telah dikhianati.
Kepemimpinan sejati, sebagaimana sering diucapkan Prabowo sendiri, menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan, bahkan terhadap kawan sendiri. Danantara kini menjadi cermin moral kekuasaan, apakah ia akan dijaga sebagai lembaga yang melayani rakyat, atau dijadikan instrumen pelindung bagi mereka yang telah lama kenyang meneguk rente.
Seperti perawan yang baru lahir, Danantara masih bersih dan penuh harapan. Namun di sekelilingnya, para penyamun telah berkerumun, menunggu waktu untuk menodainya dengan dalih “investasi strategis.”
Dalam sejarah republik ini, pengkhianatan terhadap uang rakyat tidak selalu dilakukan dengan korupsi kasat mata. Kadang, ia bersembunyi di balik bahasa korporat, laporan keuangan yang rapi, dan tanda tangan pejabat yang tersenyum.
Presiden Prabowo kini berada di persimpangan sejarah, apakah ia akan menjaga kesucian amanah itu, atau membiarkan negeri ini kembali menjadi pasar gelap kepentingan yang mengatasnamakan negara.
Seperti kata Thomas Jefferson, “Ketika pemerintah menjadi alat bagi segelintir orang untuk memperkaya diri, maka republik telah kehilangan jiwanya.”
Pertanyaannya kini sederhana, namun menentukan arah bangsa,
Apakah Danantara akan menjadi simbol kedaulatan ekonomi atau epitaf baru dari kisah lama tentang negeri yang terus dijarah oleh anak-anaknya sendiri?
