Surabaya – Pemerintah tengah menyusun strategi baru untuk memberantas rokok ilegal di dalam negeri. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan upaya kali ini akan lebih masif, bukan hanya lewat penindakan, tapi juga pembinaan.
“Strategi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau (IHT) di daerah yang disinyalir menjadi pusat produksi ilegal,” kata Purbaya dalam acara “Pemberantasan Rokok Ilegal” di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Purbaya mengatakan, pemerintah sedang merancang kawasan industri tembakau baru yang akan dibangun di sejumlah wilayah yang selama ini dicurigai sebagai lokasi produksi rokok ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sedang merencanakan untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat-pusat produksi rokok ilegal di dalam negeri,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat mematikan industri rokok yang ada saat ini. Bahkan pabrik kecil sekalipun yang memproduksi rokok ilegal akan ditata dan diberdayakan, bukan langsung “dihantam”.
“Yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal. Tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Kira-kira begitu. Akan diberdayakan,” tegasnya.
Menurut Purbaya, pembinaan dilakukan langsung di kawasan industri hasil tembakau yang akan dikembangkan. Pemerintah juga akan berdiskusi dengan para pelaku IHT untuk mencari skema tarif cukai yang paling masuk akal dan adil.
Namun begitu, ia memperingatkan bahwa setelah diberikan ruang dan dibina, para pelaku wajib membayar pajak. Jika tidak, sanksi tegas siap menanti.
“Tapi habis diberdayakan, harus bayar pajak. Kalau nggak saya sikat. Saya nggak ada ampun tuh,” ucap Purbaya blak-blakan.
Tak hanya mengatasi peredaran dalam negeri, Kementerian Keuangan juga meningkatkan pengawasan terhadap masuknya rokok ilegal dari luar negeri. Pengawasan pelabuhan akan diperketat dan ia memastikan penangkapan terhadap pelaku hanya tinggal menunggu waktu. (*)
