Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), untuk merespons gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Agenda ini tergolong tidak biasa karena biasanya sidang kabinet atau rapat tingkat tinggi dilakukan pada hari kerja.
Pertemuan ini dihadiri pimpinan partai seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamudin, Ketua Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Nasdem Suryapalo, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, serta Sekjen PKS M. Maid. Selain itu hadir juga Wakil Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi aksi anarkis. Ia menekankan kepada kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan rumah pribadi maupun tempat umum, dan gangguan terhadap sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.
“Silakan masyarakat menyampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa tindakan aparat yang melampaui batas akan ditindak tegas. Hal ini menyusul insiden pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang meninggal saat aksi unjuk rasa di DPR, Kamis (28/8/2025). Pemerintah menjamin kehidupan keluarga korban dan memberikan perhatian khusus kepada orang tua serta saudara korban.
Langkah konkret yang diambil pemerintah mencakup pencabutan tunjangan anggota DPR dan penghentian kunjungan kerja luar negeri sementara. Beberapa anggota DPR yang dinilai bermasalah, termasuk Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni, resmi dinonaktifkan. Partai Nasdem juga memindahkan posisi Sahroni dari Wakil Ketua Komisi III DPR ke anggota Komisi I.
Presiden menegaskan, pimpinan DPR diminta mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya agar dialog berjalan langsung dan diterima dengan baik. Pemerintah menekankan pentingnya DPR selalu peka terhadap kepentingan rakyat.
Selain itu, Presiden menegaskan perlunya soliditas antara aparat pusat maupun daerah, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara, untuk memantau situasi, menjaga keamanan, dan memastikan ketertiban nasional. Menteri Dalam Negeri juga diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta memantau perkembangan ekonomi yang menyangkut kebutuhan rakyat.
“Langkah-langkah ini penting untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menegakkan hukum bagi semua pihak yang melanggar,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah untuk menahan diri, namun tetap tegas menghadapi segala bentuk kekerasan, penjarahan, atau pelanggaran hukum. Presiden menekankan pentingnya dialog dengan rakyat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tindakan cepat agar aspirasi publik tersalurkan dengan baik.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap dapat meredam ketegangan sosial, sekaligus menegaskan bahwa demokrasi harus berjalan proporsional tanpa mengorbankan keamanan, ketertiban, dan hak-hak masyarakat. (*)
