Kutacane — Wakil Bupati Aceh Tenggara, dr. Heri Al Hilal, memimpin langsung pertemuan dengan Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) Republik Indonesia dalam rangka pembahasan sejumlah usulan proyek infrastruktur prioritas yang dianggap mendesak bagi pembangunan wilayah. Pertemuan ini berlangsung Sabtu (25/10/2025) di ruang rapat Wakil Bupati dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan instansi vertikal.
Kehadiran Tim Bappenas RI di Aceh Tenggara merupakan bagian dari kunjungan kerja nasional untuk meninjau langsung kondisi lapangan di sejumlah daerah, serta menyerap aspirasi pemerintah daerah dalam menyusun agenda pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kesediaan pemerintah pusat mengakomodasi kebutuhan lokal dalam kerangka pembangunan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan Tim Bappenas ke Aceh Tenggara. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam hal infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan,” ujar Heri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengajukan sejumlah program strategis, di antaranya perbaikan jalan penghubung antar kecamatan, pembangunan jembatan, pembenahan layanan air bersih dan sanitasi, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Usulan tersebut, menurutnya, disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan mempertimbangkan potensi pengembangan wilayah ke depan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) terpilih Kasri Selian, perwakilan dari Bappeda Aceh dan Dinas PUPR Aceh, sejumlah Kepala OPD teknis, serta pimpinan dan perwakilan dari Universitas Gunung Leuser (UGL). Sementara dari pihak pusat, hadir Ketua Tim Bappenas RI, Mustaqim, yang memimpin langsung diskusi bersama pihak daerah.
Menurut Mustaqim, kunjungan Tim Bappenas ke Aceh Tenggara merupakan bagian dari pola pendekatan pembangunan yang berbasis wilayah. Pemerintah pusat, kata dia, bertekad untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya terfokus di kota-kota besar, tetapi juga menyentuh daerah-daerah yang selama ini relatif tertinggal dari aspek infrastruktur.
“Kami ingin mendengar langsung dari daerah, mengenai apa saja kebutuhan mendesak dan apa prioritas pembangunan yang harus dikawal bersama. Ini penting agar arah pembangunan nasional benar-benar berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mustaqim.
Dalam forum tersebut, pihak Bappenas mencatat usulan Kabupaten Aceh Tenggara dan menjanjikan akan mengkaji kelayakan teknis serta strategis untuk diselaraskan dengan program prioritas nasional. Mereka menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti Universitas Gunung Leuser, untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
Pertemuan juga diwarnai dengan dialog terbuka antara Tim Bappenas dan para pejabat daerah yang hadir. Berbagai masukan disampaikan, mulai dari tantangan geografis Aceh Tenggara, keterbatasan anggaran, hingga pentingnya perbaikan infrastruktur dasar dalam mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Kegiatan ini menandai langkah awal dalam membangun komunikasi yang lebih intens antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kementerian PPN/Bappenas. Pemerintah daerah berharap kunjungan ini menjadi pintu masuk bagi realisasi program-program pembangunan nasional di tingkat lokal secara lebih cepat dan efektif.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan tersebut akan diikuti dengan pengiriman dokumen pendukung dari berbagai OPD terkait sebagai bahan pendalaman teknis Bappenas. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga menyatakan kesiapannya dalam mendampingi proses perencanaan hingga tahap implementasi di lapangan.
Wakil Bupati Heri Al Hilal menegaskan bahwa Pemkab akan terus memperjuangkan proyek-proyek prioritas ini demi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun Aceh Tenggara secara kolektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membuka akses bagi layanan dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebudayaan. Kami yakin, dengan dukungan dari pemerintah pusat, Aceh Tenggara bisa tumbuh lebih cepat dan merata,” pungkasnya. (ZUL)
