Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025), untuk membahas sejumlah agenda strategis terkait pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pertemuan itu, Presiden memberi arahan khusus untuk mempercepat peluncuran program rumah subsidi dan mengembangkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Menurut Maruarar, program rumah subsidi akan mulai diluncurkan secara serentak di berbagai kota pada September mendatang, dengan target awal minimal 25 ribu unit. Peluncuran ini merupakan bagian dari peningkatan kuota rumah subsidi nasional dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab backlog perumahan yang masih tinggi.
“Biasanya kuotanya hanya sekitar 200 ribuan, sekarang menjadi 350 ribu. Ini peningkatan signifikan yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Maruarar usai pertemuan.
Pemerintah juga telah menetapkan segmentasi penerima manfaat rumah subsidi, dengan alokasi khusus untuk kelompok profesi seperti petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, dan jurnalis. Masing-masing kelompok menerima kuota tertentu, seperti 20 ribu unit untuk petani, nelayan, buruh, dan guru; 8 ribu unit untuk sopir; serta 3 ribu unit untuk pekerja media.
Maruarar menekankan pentingnya peran gotong royong lintas sektor dalam mendukung realisasi program ini. Ia menyebut, kerja sama dengan BUMN dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem perumahan rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan inovasi pembiayaan melalui skema KUR perumahan. Untuk pertama kalinya, Kredit Usaha Rakyat akan diberlakukan di sektor perumahan, tidak hanya untuk pembeli, tetapi juga untuk mendukung sisi suplai seperti pengembang dan kontraktor. Skema ini dirancang untuk mempercepat pembangunan, termasuk pembangunan homestay yang mendukung sektor pariwisata.
“Kredit usaha rakyat untuk perumahan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan hanya terjadi di era Presiden Prabowo,” ungkap Maruarar.
Persiapan skema KUR perumahan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BUMN, serta dukungan dari PT Danantara Indonesia. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu menciptakan terobosan dalam penyediaan hunian layak, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi turunan, seperti konstruksi dan pariwisata.
Program ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah menargetkan, melalui pendekatan kolaboratif ini, akses terhadap hunian yang terjangkau dan layak dapat diperluas secara signifikan dalam waktu dekat. (*)
