Banda Aceh – Anggota DPR Aceh dari Partai NasDem, Zamzami, meminta kepada pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Muallem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) untuk lebih memperhatikan pembangunan di wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh. Ia menegaskan bahwa anggaran 2026 harus lebih banyak dialokasikan ke Barsela guna menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur dan bencana yang kerap terjadi di daerah tersebut.
“Saat ini hampir semua wilayah Barsela memenangkan pasangan 02. Maka sudah sepatutnya anggaran 2026 lebih banyak diarahkan ke Barsela. Kita minta fokus utama adalah penanganan banjir yang setiap tahun melanda wilayah ini agar bisa ditangani dengan baik. Selain itu, pembangunan terowongan Gurutei yang telah lama direncanakan harus segera direalisasikan,” ujar Zamzami dalam rapat paripurna DPRA pada 21 Februari 2025.
Zamzami juga menekankan bahwa setelah Pilkada usai, tidak ada lagi perbedaan antara pendukung 01 dan 02. Menurutnya, saat ini semua pihak harus bersatu membangun Aceh tanpa melihat perbedaan politik. “Dalam politik, tidak ada lagi 01 dan 02. Sekarang kita semua sama, tidak ada perbedaan lagi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Zamzami bahkan menyampaikan pantun sebagai simbol kebersamaan. “Ke laut sama mendayung, ke gunung sama kita daki. Rugi sama kita tanggung, untung sama kita bagi,” ucapnya, menegaskan pentingnya kerja sama dalam membangun Aceh.
Selain pembangunan di Barsela, Zamzami yang juga merupakan anggota Komisi VII DPRA menyoroti kondisi Mahkamah Syar’iyah yang selama lima tahun terakhir minim anggaran. Dalam kunjungan kerjanya, ia menemukan banyak keluhan terkait kurangnya dukungan anggaran untuk lembaga tersebut.
Untuk itu, ia meminta pemerintahan Muallem-Dek Fadh agar memperioritaskan alokasi dana bagi Dinas Dayah dan Dinas Syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan penegakan syariat Islam di Aceh dapat berjalan secara kaffah dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Dengan berbagai usulan tersebut, Zamzami berharap pemerintahan yang baru bisa lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan memastikan pembangunan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
