JAKARTA – Nama Jansen Sitindaon menjadi sorotan setelah politikus Partai Demokrat itu meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan mundur dari jabatannya. Pernyataan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Jansen Sitindaon? Jansen dikenal sebagai politikus Partai Demokrat yang memiliki latar belakang sebagai pengacara. Pria asal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, ini lahir pada 5 September 1982.
Di Partai Demokrat, Jansen dipercaya menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal sejak 2020. Ia juga kembali masuk dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030, sebuah posisi yang menunjukkan kepercayaan partai terhadap perannya di jajaran pengurus pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum aktif di dunia politik, Jansen lebih dahulu menekuni profesi sebagai advokat. Ia bahkan mendirikan firma hukum bernama Law Firm Jansen Sitindaon & Partners. Latar belakang sebagai pengacara itu pula yang membentuk cara dirinya menyampaikan pandangan hukum atas persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dari sisi pendidikan, Jansen merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Indonesia. Bekal akademik tersebut menjadi fondasi kariernya, baik sebagai advokat maupun sebagai politikus.
Karier politiknya semakin meroket setelah bergabung dengan jajaran pengurus pusat Partai Demokrat. Pada Pemilu 2019, Jansen juga pernah maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara III. Namun, ia belum berhasil mendapatkan kursi setelah memperoleh 11.997 suara.
Kini, nama Jansen kembali menjadi perhatian publik setelah menyampaikan pandangannya terkait putusan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai ada 2 pilihan yang bisa ditempuh Gibran, yakni mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atau menghadapi mekanisme pemberhentian melalui DPR dan MPR.
“Jika secara harfiah mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai wapres, mengikuti status suket yang dipakai, yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan,” tulis Jansen.
“Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau DPR c.q. MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945,” ujarnya.
Pernyataan Jansen yang disampaikan pada Minggu, 1 November 2026 itu pun memicu perdebatan publik. Di satu sisi, pandangannya dianggap sebagai sikap hukum yang tegas, di sisi lain, ia dinilai telah membuka ruang politik baru yang akhirnya berujung pada pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. (*)
