Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, dengan tegas menyoroti dampak negatif kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh.
Menurutnya, alih-alih membawa manfaat, perbankan syariah tunggal ini justru merugikan masyarakat, terutama kalangan miskin dan pelaku usaha kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konversi penuh perbankan di Aceh ke sistem syariah yang menyebabkan pengusiran bank konvensional dari Aceh kini semakin menampakkan dampak buruknya.
Bukan hanya dari sisi pelayanan yang buruk, tetapi juga penghambatan akses ekonomi masyarakat serta minimnya transparansi tanggung jawab sosial (CSR) dari BSI.
“Sejak BSI menjadi satu-satunya bank di Aceh, kita justru menyaksikan banyak persoalan. Pelayanan semakin buruk, UMKM kesulitan dan yang lebih parah, kita tidak tahu apakah BSI benar-benar berkontribusi untuk masyarakat atau hanya mengejar keuntungan semata. Kami sudah meminta laporan CSR BSI 2024, tapi hingga kini belum diserahkan. Apa yang mereka sembunyikan?” tegas Fauzan Adami, Senin (10/2/2025).
Menurut Fauzan, perbankan seharusnya menjadi pilar ekonomi yang membantu rakyat kecil dan UMKM berkembang. Namun, sejak bank-bank konvensional dihapus, masyarakat justru menghadapi semakin banyak kendala dalam memperoleh layanan keuangan.
“Di mana keberpihakan BSI kepada masyarakat? Apakah mereka benar-benar membantu pelaku usaha kecil? Jika memang ada program sosial atau dana CSR yang mereka salurkan, seharusnya diumumkan secara terbuka agar publik tahu dan bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada buruknya layanan BSI yang kerap dikeluhkan masyarakat. Mulai dari antrian panjang di kantor cabang, jumlah ATM yang terbatas, hingga gangguan layanan digital banking yang berulang kali terjadi, semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.
“Aplikasi mobile banking BSI kembali bermasalah. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, masyarakat Aceh juga sudah mengalami kejadian serupa. Bayangkan pedagang yang ingin membeli barang, atau pengusaha yang harus membayar gaji karyawan, tapi semua tertahan karena sistem bank bermasalah. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini bencana bagi ekonomi Aceh!” tegasnya.
Selain masalah pelayanan, Fauzan menilai bahwa kebijakan penghapusan bank konvensional di Aceh adalah keputusan gegabah yang merusak ekonomi daerah. Dengan tidak adanya persaingan perbankan yang sehat, masyarakat dipaksa menggunakan satu bank dengan pelayanan yang justru tidak profesional.
“Dulu masyarakat bisa memilih layanan perbankan sesuai kebutuhan mereka. Sekarang dipaksa hanya menggunakan BSI yang pelayanannya buruk. Apa hasilnya? Ekonomi Aceh semakin merosot, kemiskinan meningkat, dan rakyat kesulitan mengembangkan usaha mereka,” katanya.
Ia juga menduga bahwa ada kepentingan tertentu di balik kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini lebih menguntungkan segelintir elite daripada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kita menduga ada pihak tertentu yang bermain di balik kebijakan ini. Pejabat-pejabat Aceh terlalu gegabah dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak bagi rakyat. Ini bukan keputusan yang membangun, tetapi keputusan yang merusak,” tegasnya.
Akibat dari kebijakan ini, beberapa bank besar yang sebelumnya hadir di Aceh, seperti BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, hingga Panin, diusir begitu saja. Bahkan bank-bank syariah lain yang lebih dulu eksis di Aceh, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, juga dipaksa tutup dan digabungkan ke dalam BSI.
“Ini kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Bank-bank syariah yang sudah ada justru ditutup dan digantikan dengan satu bank tunggal. Dampaknya, ekonomi Aceh semakin terpuruk. Ketika ekonomi terhambat, rakyat jatuh miskin, kriminalitas meningkat, anak-anak Aceh jadi korban eksploitasi, dan banyak yang terjerumus ke dalam praktik-praktik ilegal hanya demi bertahan hidup. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab?” tandasnya.
Menurutnya, ekonomi Aceh yang dulu berkembang dengan kehadiran banyak bank kini mengalami kemunduran signifikan. Banyak sektor usaha terdampak, dari toko-toko yang dulu disewakan untuk kantor cabang bank hingga usaha kecil seperti warkop dan UMKM yang menggantungkan diri pada aktivitas ekonomi di sekitar bank.
“Dulu, ketika banyak bank hadir di Aceh, ekonomi bergerak dinamis. Banyak toko disewa untuk kantor cabang, UMKM tumbuh di sekitarnya. Sekarang? Semua itu hilang. Kita kehilangan daya saing, dan Aceh semakin terperosok ke dalam kemiskinan,” pintanya.
SAPA meminta pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan monopoli perbankan ini dan memastikan bahwa perbankan di Aceh benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak. (*)
