SUBULUSSALAM | Menanggapi pernyataan saudara Hasbullah, politisi Partai Golkar, dan Saudara Ardhiyanto atau Toto politisi Partai Aceh. Kedua sosok ini merupakan orang yang tertutup dan sekarang terang-terangan membela KIP Kota Subulussalam, dimana Ketua KIP Subulussalam, Saudara Asmiadi ini adalah Abang Kandung dari Saudara Toto politisi partai Aceh yang juga ikut menjadi partai pengusung salah satu kandidat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
Mengenai pernyataan Saudara Toto yang membela Ketua KIP, Asmiadi, yang menyalahkan terjadinya kekisruhan ini adalah akibat dari KIP ACEH, itu terlihat memiliiki muatan politis dan seolah-olah masyarakat Subulussalam ini semuanya awam dan tak paham mengenai yang terjadi di Kota Subulussalam ini. Saudara Asmiadi ini sudah dua periode menjadi Ketua KIP Kota Subulussalam. Polemik tentang suku dan aturan siapa orang aceh ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu, bahkan sudah diputuskan bahwa persoalan salah satu kandidat yang tidak memenuhi syarat karena dianggap bukan orang aceh tersebut. Yaitu melalui penjelasan KIP ACEH dengan Surat Nomor: 3836/PL.03.2-SD/II/PROV/XII/2017 serta Putusan PTUN Banda Aceh Nomor: 39 /G/2018/PTUN.BNA sudah dinyatakan selesai sehingga pasangan tersebut dapat menjadi Walikota Subulussalam.
Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa Sauadara Ketua KIP Subulussalam dan tiga komosioner lainnya sepakat menggagalkan salah satu kandidat karna tidak memenuhi status orang aceh. Ini kan pemikiran Standar Ganda, pemikiran yang sesat dan kompromi jahat dan tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Apapun keputusan KIP Subulussalam tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Karena konstitusi kita menjamin hak di pilih dan memilih, dan hak itu diakui oleh negara. Hal itu juga sudah menjadi sumpah Komisioner KIP kota subulussalam yang harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.
Malah kami hari ini memberikan apresiasi kepada KIP Aceh yang memberikan penjelsan lanjutan bahwa Salah satu kandidat yang sebelumnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) untuk mengikuti Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Subulussalam di tahun 2024 ini.
Sehingga, terlihatlah empat orang Komisioner KIP Kota Subulussslam tersebut sudah melanggar sumpah janji dan sudah melanggar aturan Kepemiluan dan sudah tidak netral dan selayaknya dibekukan. Itu jugalah yang di maksud oleh Pak Muslim Ayub.
Mengenai saudara Toto dan saudara Hasbullah, saya mengajak untuk ke dapannya mari belajar memahami aturan. Dan, mengenai tentang status orang aceh dan suku-suku yang diakui di aceh saat ini, suku kita dan suku sebahagian banyak orang yang tinggal di Subulussalam ini, yakni suku Pakpak, ke depannya mari kita perjuangkan. Agar suku kita juga masuk dalam UUPA tersebut tanpa mengeyampingan suku-suku yang sudah ada dalam UUPA. Karena, suku kita sudah terlalu lama tidak memiliki kepastian hukum. Ini bukan HOAK dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 2006, yang mengakui beberapa suku yang hanya di akui di aceh dan suku Pakpak tidak masuk dalam aturan tersebut.
Jangan hanya untuk kepentingan sesaat, saudara Hasbullah dan Saudara Toto gelap mata mengenyampingkan kepentingan orang banyak.Kita ini generasi muda yang seharusnya lebih bijak dan arif terhadap persoalan tersebut. Dan, mengenai tafsiran tafsiran hukum seharusnya di konsultasi kan dulu ke ahlinya bukan asal bunyi sesuai rekomendasi para kelompok dan golongan semata.
