GAYO LUES | Upaya pemulihan pasca banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sejak November 2025 kini memasuki fase krusial. Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi masyarakat agar roda kehidupan warga kembali normal.
Percepatan ini menjadi fokus utama karena berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 25 September 2026, realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana di Gayo Lues baru terserap sekitar 31,32 persen atau Rp16,6 miliar dari total Rp53 miliar yang dianggarkan. Guna menindaklanjuti kendala tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Gayo Lues Irwansyah bersama Ketua Tim Satgas PRR Kemendagri, Imran, menandatangani berita acara kesepakatan percepatan penyerapan anggaran pada 12 Oktober 2026 di aula Sekretariat Daerah.
Selain aspek administratif, pembangunan fisik di lapangan terus digenjot. Di kawasan hulu daerah aliran Sungai Tamiang, Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun sabodam senilai Rp70 miliar untuk mengendalikan material sedimen dan debris, sebuah langkah mitigasi krusial mengingat intensitas hujan yang diprediksi masih tinggi hingga awal 2027. Sementara itu, perbaikan tanggul bronjong yang sempat rusak akibat banjir susulan di Desa Ayibobo juga diprioritaskan kembali demi melindungi bantaran sungai dari erosi.
Di sektor pendidikan, revitalisasi SMP Negeri 1 Blangkejeren telah hampir rampung dengan progres mencapai 98 persen pada 11 Oktober 2026. Proyek senilai Rp2,9 miliar tersebut mencakup perbaikan ruang kelas, perpustakaan, hingga penyesuaian ketinggian bangunan sebagai langkah antisipasi bencana hidrometeorologi di masa depan.
Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga, khususnya lahan sawah seluas 1.871 hektar dan perkebunan kopi, juga mendapatkan perhatian serius melalui program optimalisasi lahan (Oplah) dan bantuan CSR. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pun kini membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan dunia usaha serta lembaga sosial untuk menutup celah keterbatasan anggaran daerah, dengan harapan pemulihan infrastruktur serta akses produksi dapat diselesaikan demi mengembalikan sumber penghidupan masyarakat secara utuh. (*)







































