TAKENGON – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Takengon menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Selasa (27/10/2026). Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang meliputi perbaikan sektor pendidikan, penanganan kebencanaan, pelestarian lingkungan, hingga tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah tahun 2026.
Koordinator lapangan, Heru Ramadhan, mengatakan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian bersama, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. HMI juga mendorong penguatan peran tiga lembaga strategis, yakni Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Majelis Adat Gayo (MAG) agar lebih optimal dalam mengawal kebijakan pendidikan di Aceh Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi yang berlangsung tertib tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi di ruang sidang DPRK Aceh Tengah. Audiensi dihadiri Ketua DPRK, anggota Komisi C, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan lembaga keagamaan dan adat setempat.
Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara resmi yang memuat empat poin kesepakatan, yakni komitmen pembenahan pendidikan, peningkatan pengawasan mutu pendidikan oleh lembaga terkait, optimalisasi pemulihan pasca bencana, serta kewajiban pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 15 poin temuan bencana hidrometeorologi yang sebelumnya dipaparkan tim Pansus.
Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Moge, menerima hasil kesepakatan tersebut dan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjutinya. Sementara itu, HMI menyatakan akan terus mengawal realisasi poin-poin yang telah disepakati, terutama terkait bantuan pemulihan bencana yang hingga kini dinilai belum tersalurkan secara maksimal ke wilayah terdampak. (*)
