BANDA ACEH | Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Keputusan ini diambil menyusul kondisi cuaca yang masih belum stabil di sejumlah kabupaten dan kota, dengan curah hujan tinggi yang meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi lanjutan, seperti banjir dan longsor susulan. Perpanjangan status ini menjadi bagian dari langkah lanjutan dalam penanganan bencana yang dinyatakan belum sepenuhnya tuntas, khususnya di kawasan terdampak berat seperti Kabupaten Gayo Lues.
Dalam fase perpanjangan ini, pemerintah daerah kembali memfokuskan pada percepatan upaya penanggulangan melalui berbagai skema penanganan darurat. Prioritas utama mencakup kerja-kerja evakuasi di area yang masih berisiko, pemenuhan kebutuhan dasar bagi ribuan warga yang saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian, serta distribusi logistik yang harus terus dijaga kesinambungannya. Selain itu, pembersihan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti ruas jalan, jembatan, dan jaringan air bersih menjadi fokus yang tak kalah penting, guna memulihkan konektivitas dan akses warga terhadap pelayanan publik.
Di Kabupaten Gayo Lues, satu dari wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, setidaknya 20 desa terdampak banjir bandang dan longsor. Pemerintah kabupaten bersama instansi teknis telah merelokasi warga dari kawasan yang dinilai rentan terhadap bencana lanjutan. Salah satu desa yang menjadi sorotan adalah Desa Pepelah di Kecamatan Pining, di mana seluruh warga telah meninggalkan lokasi akibat kondisi permukiman yang tidak lagi layak huni. Posisi geografis desa yang diapit pegunungan dan dilewati aliran sungai membuat kawasan tersebut rentan terhadap bencana serupa di kemudian hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Relokasi dilakukan secara darurat ke lokasi yang memiliki kontur tanah lebih stabil dan akses yang lebih memungkinkan untuk pembangunan kembali tempat tinggal dan fasilitas umum. Sementara ini, warga masih bertahan di pengungsian darurat, termasuk di atas badan jalan nasional yang berada di dataran lebih tinggi. Beberapa dari mereka memanfaatkan ruang terbuka yang ada untuk mendirikan tenda dari terpal dan bahan seadanya. Di tengah keterbatasan ini, kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, selimut, dan pelayanan kesehatan tetap disalurkan secara berkala oleh pemerintah daerah dibantu aparat TNI dan Polri.
Kondisi trauma juga menjadi perhatian penting. Tidak sedikit warga yang mengaku masih diselimuti rasa takut, mengingat derasnya arus banjir yang datang tiba-tiba dini hari kala kejadian terjadi. Hal ini membuat sebagian warga enggan kembali ke kampung lama meski sekadar untuk melihat puing-puing rumah atau mengambil barang yang tersisa. Dalam laporan yang diterima oleh pemerintah daerah, wilayah-wilayah seperti Pepelah kini akan dipertimbangkan untuk tidak lagi dihuni, dengan opsi relokasi massal dan pembangunan hunian baru di lokasi yang lebih aman.
Selama masa tanggap darurat ini, kegiatan koordinasi lintas sektor juga terus dimaksimalkan. Pemerintah provinsi menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi vertikal, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Sosial, untuk mempercepat proses pemulihan. Pihak TNI dan tim SAR juga tetap bersiaga di lapangan, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas serta mempersiapkan kemungkinan evakuasi tambahan jika kondisi cuaca kembali memburuk.
Selain penyaluran bantuan logistik dan pelayanan kesehatan, tim teknis dari berbagai lembaga juga mulai melakukan kajian terhadap lokasi-lokasi relokasi baru. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, dan permukiman dapat dilakukan dengan cepat dan minim risiko bencana ulang di masa depan. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten pun diminta segera menyelesaikan proses pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta jumlah jiwa terdampak sebagai dasar pemberian bantuan lanjutan.
Pemulihan pascabencana di Aceh, khususnya di wilayah tinggi seperti Gayo Lues, bukan hanya menyangkut rekonstruksi fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis masyarakat. Dalam kondisi geografis yang rawan, adaptasi dan mitigasi menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan ke depan. Pihak berwenang juga telah meningkatkan imbauan agar masyarakat lebih waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Dengan perpanjangan status tanggap darurat ini, pemerintah berharap proses penanganan dan pemulihan bisa dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran. Keselamatan dan kepastian hidup warga yang terdampak menjadi pertimbangan utama, termasuk dalam upaya perencanaan jangka panjang guna membangun kawasan hunian yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. (RED)
