ACEH TENGAH — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bergerak cepat menangani dampak banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Lumut pada Jumat, 2 Januari 2025. Luapan sungai tersebut berdampak langsung pada Jembatan Lumut yang terletak di jalur penting Takengon–Isé-Isé, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jembatan ini merupakan bagian dari jaringan jalan nasional dan berperan penting dalam mendukung konektivitas di Provinsi Aceh, baik untuk kebutuhan mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam tiap upaya penanganan pascabencana. Ia menegaskan bahwa jalan dan jembatan merupakan infrastruktur vital yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.
“Konektivitas jalan dan jembatan adalah urat nadi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Karena itu, kami terus memastikan seluruh ruas jalan nasional di Aceh dapat dilalui dengan dukungan personel dan alat berat. Penanganan kami percepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” ujar Menteri Dody dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasca kejadian, BWS Sumatera I langsung mengerahkan satu unit alat berat excavator ke lokasi untuk melakukan normalisasi sungai di sekitar Jembatan Lumut. Normalisasi ini bertujuan memperlancar kembali aliran sungai yang sebelumnya tersumbat oleh material bawaan banjir, termasuk potongan kayu besar yang dapat mengancam keamanan struktur jembatan. Sejumlah material telah dibersihkan agar arus air tidak terhambat dan tidak mengarah ke permukiman warga.
Sementara itu, BPJN Aceh bersama mitra pelaksana PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) turut melakukan langkah-langkah percepatan penanganan. Selain alat berat yang sudah ada di lokasi, dua unit tambahan akan segera dimobilisasi dari Medan guna memperkuat penanganan darurat, termasuk untuk kegiatan pembersihan lumpur dan material lainnya yang menumpuk di sekitar badan jalan dan area jembatan.
Luapan air Sungai Lumut tidak hanya mengganggu akses transportasi, tetapi juga memicu kekhawatiran di tengah masyarakat karena arus deras membawa material kayu, sampah, dan tanah yang dapat merusak struktur jembatan. Arus deras tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada fondasi dan kekuatan jembatan, yang jika tidak ditangani dengan segera dan tepat, dapat mengganggu akses masyarakat menuju layanan publik seperti pendidikan, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Untuk itu, BPJN Aceh bersama PT HKI saat ini tengah melakukan survei dan pengecekan detail terhadap kondisi struktur Jembatan Lumut. Pemeriksaan ini mencakup observasi visual dan teknis terhadap kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan oleh luapan sungai. Hasil survei nantinya akan menjadi dasar untuk perencanaan teknis lanjutan guna memastikan keamanan jembatan secara menyeluruh sekaligus mempercepat langkah pemulihan permanen.
Langkah-langkah penanganan ini menjadi bagian dari respons tanggap Kementerian PUPR dalam menjalankan fungsi teknis dan sosialnya terhadap infrastruktur dasar di daerah terdampak bencana. Pemulihan konektivitas jalan nasional seperti di kawasan Aceh Tengah dinilai penting karena menjadi tumpuan utama pergerakan masyarakat dan distribusi barang antar wilayah di Tanah Gayo dan sekitarnya.
Pemerintah berharap upaya penanganan darurat ini segera menuai hasil, sehingga Jembatan Lumut dapat kembali berfungsi normal dan aman. BWS Sumatera I dan BPJN Aceh juga terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sungai dan infrastruktur sekitar, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan maupun gangguan teknis lainnya yang dapat memperlambat proses pemulihan. (*)
