Gayo Lues, Bara News — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan transparan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Setdakab Gayo Lues, Jumat, 18 Juli 2025. Forum diskusi tersebut mengangkat tema “Tantangan Pembangunan Daerah: Data Sektoral Sebagai Pondasi Kebijakan”, dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, H. Jata, S.E., M.M, mewakili Bupati Gayo Lues.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya peran data dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa saat ini, data telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Mulai dari apa yang dibeli, dicari, hingga informasi kecil seperti kebiasaan menggulirkan layar ponsel—semuanya adalah data yang terekam dan terus diproduksi tanpa henti.
“Setiap detik kita menghasilkan lebih banyak data daripada yang bisa kita bayangkan. Data tentang apa yang kita beli, apa yang kita cari, apa yang kita pikirkan dan bahkan setiap scrolling yang kita lakukan di HP kita menjadi data. Data mengelilingi kita setiap saat, dan itu adalah kenyataannya,” ujar Sekda saat membacakan sambutan Bupati Gayo Lues di hadapan peserta FGD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, penting bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memahami jenis-jenis data sektoral yang harus dihasilkan, dikumpulkan, dan dianalisis. Menurutnya, tanpa data yang akurat dan komprehensif, arah pembangunan akan menjadi kabur dan sulit dievaluasi secara objektif.
“Setiap perencanaan harus ada basis datanya. Setiap proyek berjalan harus ada datanya, sehingga kita tahu seperti apa progresnya. Tanpa itu, kita akan kesulitan mengukur capaian, apalagi menyusun strategi yang tepat,” lanjutnya.
Sekda juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari seluruh instansi pemerintahan mengenai kebutuhan akan data strategis. Ia menyebut beberapa data krusial seperti data pertanian, data harga bahan pokok yang menyusun Indeks Perkembangan Harga (IPH), hingga data sosial ekonomi yang kerap menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara umum.
“Saya berharap, kita berusaha terus untuk memperbaiki pondasi kita dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu memiliki data yang lengkap, terencana, dan mudah diakses. Tanpa itu, transparansi dan akuntabilitas hanya akan menjadi jargon kosong,” tandasnya.
Kegiatan FGD tersebut menghadirkan dua narasumber utama yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gayo Lues. Keduanya secara bergantian menyampaikan paparan mengenai kondisi statistik sektoral saat ini, tantangan teknis dalam pengumpulan data, hingga peluang integrasi sistem data antarinstansi.
Setelah pemaparan narasumber, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi terbuka. Para peserta yang terdiri dari pejabat OPD, staf teknis, serta unsur akademisi diberikan kesempatan untuk berdialog dan menyampaikan kendala serta masukan terkait sistem pengumpulan dan pengelolaan data di lingkungan kerja masing-masing.
Diskusi berjalan dinamis, dengan beragam topik mencuat mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam pengolahan data, minimnya infrastruktur pendukung digitalisasi, hingga perlunya standar layanan publik berbasis data statistik sektoral yang lebih terintegrasi.
Meski masih terdapat banyak tantangan, kegiatan ini menunjukkan adanya semangat bersama di kalangan birokrat dan teknokrat lokal untuk menjadikan data sebagai poros utama dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pun berkomitmen untuk menjadikan hasil diskusi ini sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dengan demikian, FGD ini tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi langkah konkret menuju transformasi pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. (Abdiansyah)
