GAYO LUES | Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung kondisi persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pada Minggu (11/1/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dalam Negeri mendorong percepatan revitalisasi lahan pertanian, khususnya sawah yang terdampak bencana, melalui skema optimalisasi lahan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan sawah-sawah yang sempat lumpuh akibat bencana bisa kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan lokal maupun nasional.
“Sawah yang terdampak, seperti di Aceh, masuk program optimalisasi lahan. Jadi, direvitalisasi lagi,” ujarnya usai peninjauan lapangan. Ia menambahkan, pemulihan sektor pertanian akan dilaksanakan dengan koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian disebut telah menyiapkan konsep pemetaan sawah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dan program ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan presiden dalam mewujudkan swasembada pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mekanisme percepatan yang dirancang pemerintah mencakup dua skema utama, yaitu optimalisasi lahan dan cetak sawah. Optimalisasi lahan dilakukan terhadap area pertanian yang sudah ada, dengan penambahan intervensi seperti pemberian benih, pupuk, perbaikan sistem irigasi, dan penyediaan alat serta mesin pertanian. Adapun cetak sawah lebih ditujukan pada pembukaan lahan baru seperti hutan atau semak, yang prosesnya membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
Untuk wilayah terdampak seperti Gayo Lues, skema yang dipilih adalah optimalisasi. Dalam implementasinya, sawah-sawah yang tertimbun lumpur akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberikan beragam bantuan dari pemerintah berupa benih, pupuk, kebutuhan irigasi, serta alat dan mesin pertanian. Menteri Dalam Negeri menyebut akan menggelar rapat lanjutan minggu depan guna membahas teknis pelaksanaan program tersebut.
Di sisi lain, menteri juga meninjau kondisi pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Ia mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Gayo Lues secara perlahan mulai pulih. Hal tersebut terlihat dari kembali beroperasinya berbagai sektor, mulai dari pasar, restoran, warung, hingga penginapan. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.
Meski demikian, pemulihan belum merata di seluruh wilayah. Masih ada sejumlah kampung yang mengalami dampak serius, khususnya dalam aspek permukiman. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri meminta agar Bupati Gayo Lues segera menyelesaikan pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat sebagai dasar penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan yang disiapkan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat.
Terkait rumah rusak berat, Mendagri menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) di Gayo Lues menghadapi tantangan tersendiri karena ketiadaan lahan milik pemerintah di daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemda setempat mengusulkan pengadaan lahan yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Usulan tersebut, menurut Mendagri, akan disuarakan kepada Menteri Perumahan untuk mendapat penanganan lanjutan.
Dalam mendukung masyarakat terdampak, pemerintah daerah juga diarahkan untuk mengajukan warganya agar masuk dalam berbagai program bantuan sosial reguler. Program-program tersebut antara lain mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menteri menegaskan pentingnya peran serta kepala daerah dalam mengusulkan penerima bantuan guna memastikan kebijakan jaring pengaman sosial berjalan efektif.
Mendagri juga mengapresiasi progres perbaikan infrastruktur dasar, terutama akses jalan di Gayo Lues yang kini mulai dapat dilalui. Perbaikan ini membuka kembali jalur distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil. Meski distribusi bantuan masih terbatas, kebutuhan dasar masyarakat dinilai sudah dapat terpenuhi secara bertahap.
Menanggapi permintaan tambahan bantuan beras dari pemerintah daerah, Mendagri menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog. Bantuan beras untuk korban bencana akan disalurkan secara gratis, berbeda dari skema beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual seharga Rp 12.000 per kilogram. Penyaluran bantuan beras untuk bencana disebut akan dilakukan segera setelah ada permintaan resmi dari pemerintah daerah, agar proses pemberian bantuan tersebut tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Dengan serangkaian langkah tersebut, pemerintah berharap pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Gayo Lues, dapat berjalan cepat dan menyeluruh. Fokus utama tak hanya pada aspek fisik seperti rumah dan infrastruktur, tetapi juga pada ketahanan pangan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan bantuan sosial. (Abdiansyah)
