Jakarta, 4 Juni 2025 — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tengah mendorong model kerja sama tripartit guna mempercepat pengembangan subsektor peternakan di Provinsi Aceh. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di daerah, serta unsur TNI dan Polri, yang diharapkan dapat memperkuat sistem peternakan berbasis wilayah sekaligus menjaga keberlanjutan program.
Inisiatif kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pinjam Pakai Lahan yang digelar secara virtual pada Selasa (3/6). Sekretaris Ditjen PKH, Tri Melasari, menegaskan bahwa pendekatan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan peternakan melalui sinergi berbagai pihak.
“Pelaksanaan teknis program akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Indrapuri yang menjadi pelaksana di lapangan,” ujar Tri Melasari.
Model kerja sama tripartit yang diusung ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas produksi ternak, tetapi juga menjamin keberlanjutan program serta keamanan pelaksanaannya di tingkat daerah. Keterlibatan unsur TNI dan Polri dinilai sangat strategis dalam menjaga kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal pengamanan dan pengawasan lapangan.
Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, menyambut baik inisiatif Kementan dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi sentra pengembangan peternakan di Aceh. “Kami sangat mendukung langkah ini dan siap berkolaborasi dengan seluruh pihak agar subsektor peternakan di Bener Meriah mampu bersaing dan berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program juga mendapat perhatian khusus. Auditor Utama Inspektorat IV Itjen Kementan, Marbono, memastikan pihaknya akan mengawal kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami berkomitmen memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan,” tegasnya.
Kepala BPTU HPT Indrapuri, Yan Hendri, menambahkan bahwa institusinya telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis, hingga penguatan kelembagaan peternak. “Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri menjadi kunci keberhasilan pengembangan peternakan yang efektif dan berkelanjutan di Aceh,” kata Yan.
Fokus utama pengembangan peternakan di Kabupaten Bener Meriah diarahkan pada peningkatan produksi komoditas ternak unggulan, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Kementan untuk terus memperkuat peran strategis UPT di daerah, sekaligus mendukung program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. (*)
