Jakarta – Kementerian Dalam Negeri memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun strategi untuk memastikan seluruh program berjalan searah dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.
“Ditjen Bina Adwil akan memperkuat penyusunan program dengan menyelaraskannya pada direktif Presiden, program prioritas nasional dan kementerian, seperti penguatan pelayanan publik, pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” kata Safrizal dalam keterangan resminya, Senin (29/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Safrizal menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus tajam dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar penggunaan anggaran bisa dievaluasi secara objektif.
Selain itu, Ditjen Bina Adwil juga akan memperkuat mekanisme pengawasan, tidak hanya saat pelaksanaan, tapi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Tujuannya agar potensi penyimpangan bisa diminimalisir atau dicegah sedini mungkin.
“Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pemda dan pemangku kepentingan lokal. Masukan dari daerah adalah fondasi utama agar kebijakan pusat sesuai dengan kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Ditjen Bina Adwil berharap setiap program yang dijalankan lebih adaptif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan wilayah.
Program prioritas ke depan akan difokuskan pada perizinan untuk mendorong investasi, percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, serta dukungan bagi aparat kewilayahan seperti Satpol PP, Damkar, Satlinmas, hingga Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).
Safrizal menyatakan seluruh alokasi anggaran akan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. “Ditjen Bina Adwil siap menjalankan arahan Mendagri untuk mendukung suksesnya Direktif Presiden. Kami memastikan setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya. (*)
