BANDA ACEH — Operasi penertiban tambang emas ilegal di Geumpang, Kabupaten Pidie, kembali digelar dengan pola yang sama: tenda-tenda penambang rakyat dibongkar, peralatan sederhana dibakar, dan lokasi dikosongkan oleh aparat. Peristiwa pada Jumat, 19 September itu seharusnya menjadi penanda hadirnya negara. Yang terjadi justru sebaliknya, operasi itu meninggalkan pertanyaan yang lebih besar dan lebih pahit: mengapa penertiban selalu berujung pada pembakaran milik rakyat kecil, sementara alat berat milik pemodal besar tetap bekerja di dalam hutan?
Dari Geumpang, cerita yang sama berulang dengan pola yang hampir identik. Warga menyebut operasi kali ini hanya menyasar kelompok penambang manual. Tenda-tenda darurat milik warga yang menggantungkan hidup dari dulang kecil habis. Di sisi lain, di titik-titik yang lebih dalam, suara ekskavator masih terdengar. Jumlahnya bukan satu dua. Warga dan pegiat lingkungan setempat menyebut ada lebih dari seratus unit alat berat yang beroperasi di kawasan itu. Jika penertiban itu serius, mengapa yang paling bising dan paling merusak justru lolos?
Kejanggalan itu yang membuat warga Geumpang geram. Mereka tidak menolak penertiban. Yang mereka persoalkan adalah standar ganda. “Sudah berkali-kali seperti ini. Milik kami dibakar, alat berat milik kelompok dari luar tidak pernah disentuh,” kata seorang tokoh masyarakat di sana. Kalimat itu bukan sekadar keluhan, itu adalah potret rasa keadilan yang runtuh. Ketika hukum hanya bekerja pada yang lemah dan ragu pada yang kuat, yang hilang bukan cuma tenda, tapi kepercayaan.
Data pemetaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh mempertegas skala kerusakan itu. Luas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Pidie mencapai 1.594,95 hektare, menempatkan Pidie sebagai daerah dengan tambang emas ilegal terbesar ketiga di Aceh. Rinciannya, 1.288,94 hektare pada 2023 dan 305,67 hektare pada 2024, ditambah dua luasan masing-masing 0,17 hektare. Secara keseluruhan, luasan PETI di Aceh mencapai 8.594,50 hektare, tersebar di Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal, mengatakan aktivitas PETI hingga kini masih berlangsung di sejumlah daerah, meskipun intensitasnya tidak sebesar sebelumnya. Menurutnya, pembatasan distribusi BBM bersubsidi dan penegakan hukum turut memengaruhi penurunan itu. Namun penertiban dinilai belum menyentuh seluruh pihak yang terlibat.
“Akibat tambang ilegal ini, tidak heran kawasan ini menjadi langganan banjir,” ujarnya pada Jumat, 20 November 2026.
Di lapangan, muncul simpul-simpul yang selama ini luput dari operasi. Pertama adalah soal bahan bakar. Ratusan ekskavator tidak mungkin bekerja tanpa pasokan solar industri yang masif dan kontinu. Warga mempertanyakan dari mana dan bagaimana distribusi BBM khusus alat berat itu bisa masuk lancar ke jantung hutan Geumpang. Ada SPBU dan jalur distribusi yang diduga menjadi penopang utama operasional tambang skala besar tersebut. Jika rantai BBM ini tidak pernah disentuh, penertiban di hulu hanyalah teater. Alat dibakar hari ini, besok solar datang lagi, ekskavator kembali meraung.
Simpul kedua yang lebih sensitif adalah soal penadah. Tambang tidak akan hidup tanpa pembeli. Di Geumpang, warga menyebut ada jaringan penadah emas mentah yang bekerja terang-terangan, menampung hasil dari penambang kecil maupun dari pemodal besar, lalu menjualnya ke luar daerah. Rantai modal gelap ini yang menggerakkan semuanya. Namun dalam setiap operasi penertiban, rantai inilah yang nyaris tidak pernah diungkap. Pertanyaannya sederhana: jika negara ingin menuntaskan tambang ilegal, mengapa yang diburu hanya orang yang menggali, bukan orang yang menampung dan menjual hasilnya?
Dugaan kuat adanya praktik setoran dari setiap alat berat yang beroperasi pun menguatkan kecurigaan publik. Nilai setoran per unit alat berat disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan, mengalir kepada para oknum di lapangan hingga ke tingkat pejabat daerah. Dengan lebih dari seratus unit ekskavator beroperasi, miliaran rupiah berputar tanpa transparansi dan pengawasan negara. “Tanpa perlindungan oknum, tidak mungkin alat sebanyak itu dan distribusi logistik bisa lancar masuk ke tengah hutan Geumpang,” ujar seorang pegiat lingkungan.
Inilah simpul paling gelap yang harus dibuka: siapa yang membekingi alat berat itu? Siapa aparat yang diduga menjadi pelindung? Siapa pejabat yang diduga menerima setoran? Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, penertiban hanya akan menjadi siklus datang, bakar, pulang, dan kerusakan kembali berlanjut.
Dampaknya sudah nyata dan tidak bisa lagi ditutup dengan dalih penertiban administratif. Sungai-sungai yang menjadi sumber air warga berubah keruh pekat, air bersih menjadi langka, sawah-sawah di sekitar aliran sungai gagal panen karena lumpur. Kerusakan lingkungan ini dilaporkan berulang, tapi penanganannya berhenti di meja laporan. Tidak pernah menyentuh aktor utama di balik kerusakan.
Karena itu, desakan publik kini semakin keras dan semakin spesifik. Tangkap pemodal besar. Bukan kurir, bukan sopir, bukan penambang dulang. Usut pemodal yang membiayai ratusan ekskavator, yang mengendalikan logistik, yang menikmati keuntungan terbesar dari perampokan kekayaan alam ini.
Ungkap siapa yang membekingi. Ungkap jaringan beking, dari lapangan hingga ke pejabat. Ungkap aparat yang diduga membekingi alat berat. Jangan ada lagi aparat yang bermain dua kaki: di depan menertibkan, di belakang melindungi.
Ungkap pula SPBU dan jalur distribusi BBM khusus alat berat. Beri sanksi tegas SPBU yang terbukti menyalurkan BBM kepada pihak yang tidak berhak. Telusuri jalur masuk menuju lokasi PETI, dari jalan logging hingga titik-titik pengiriman solar.
Ungkap penadah emas. Bongkar jaringan penadah emas di kota yang menampung hasil tambang ilegal, yang menggerakkan seluruh putaran modal gelap. Tanpa penadah, tambang tidak akan hidup. Selama penadah dibiarkan, PETI tidak akan pernah mati.
“Kalau ingin serius melakukan penertiban terhadap PETI, penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif. SPBU juga harus diberikan sanksi apabila menyalurkan BBM bersubsidi, pelaku lapangan ditindak, pemodal diusut, sampai ditelusuri jalur masuk menuju lokasi PETI,” tegas Afifuddin.
Publik kini menunggu langkah yang lebih dari sekadar pembakaran tenda. Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum ditantang untuk membuktikan bahwa hukum bekerja secara utuh. Buka secara transparan dari mana solar industri untuk ratusan alat berat itu berasal, siapa yang mengendalikan ekskavator-ekskavator itu, dan ke mana emas mentah itu mengalir. Usut rantai bisnisnya dari hulu hingga hilir, bukan hanya ujungnya yang paling lemah.
Jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mampu menindak dengan adil, masyarakat Geumpang dan publik Aceh khawatir akan terus menjadi saksi kegagalan negara, di mana kekayaan alam terus dirampas oleh kelompok bermodal kuat dan jaringan penadah emas, sementara rakyat kecil dan lingkungan hidup hanya menyisakan luka serta kehilangan tanah warisan.
Negara kini kembali diuji, mampukah benar-benar menegakkan hukum dan keadilan secara utuh, tanpa kompromi dan tanpa formalitas semu. Dan pada akhirnya, yang tersisa bagi warga Geumpang hanyalah sungai yang keruh, sawah yang mati, dan pertanyaan yang belum pernah dijawab: untuk siapa sebenarnya hutan itu dijaga? (TIM INVESTIGASI)







































