SAMADUA, ACEH SELATAN — Gelombang keresahan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan PT MMS dan PT BSM terus menjadi perhatian publik. Penolakan yang disuarakan warga bukan tanpa alasan. Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, ancaman terhadap tanah kelahiran, serta potensi terganggunya sumber air menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian semua pihak.
Namun, di tengah menguatnya suara penolakan masyarakat, sikap sejumlah tokoh di lingkungan Mukim Suak justru mulai menuai sorotan. Perbedaan sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberpihakan para tokoh terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini memberikan kepercayaan kepada mereka.
Ketua Umum IMPS, Zikra, menegaskan bahwa persoalan tambang bukan sekadar persoalan menerima atau menolak investasi, melainkan menyangkut masa depan lingkungan, keselamatan ruang hidup, dan hak masyarakat untuk menentukan nasib tanah kelahirannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai kepentingan ekonomi segelintir pihak ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat. Investasi memang dapat membawa keuntungan, tetapi jika risiko kerusakannya harus ditanggung rakyat, lalu siapa yang akan bertanggung jawab ketika tanah dan sumber air kita mengalami kerusakan?” tegas Zikra.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton dalam persoalan yang secara langsung menyangkut kehidupan mereka. Setiap proses pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat secara terbuka, bukan sekadar menghadirkan formalitas persetujuan untuk membenarkan kepentingan tertentu.
Zikra juga menyoroti sikap sejumlah tokoh di Mukim Suak yang dinilai belum menunjukkan keterbukaan secara memadai di tengah polemik pertambangan tersebut.
“Tokoh masyarakat mendapatkan kehormatan karena kepercayaan rakyat. Maka, ketika rakyat sedang memperjuangkan tanah kelahirannya, sudah sepatutnya para tokoh hadir memberikan penjelasan dan menunjukkan keberpihakan yang jelas. Jangan sampai ketika rakyat membutuhkan suara, justru yang muncul adalah keheningan. Jangan sampai kehormatan yang dibangun bertahun-tahun justru dipertaruhkan karena kepentingan sesaat,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika memang tidak ada kepentingan yang disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari keterbukaan. Masyarakat berhak mengetahui sikap, pertimbangan, serta komunikasi yang berkaitan dengan masa depan wilayah mereka.
“Jangan bermain di balik layar ketika masyarakat sedang berjuang secara terbuka. Kalau memang ada argumentasi yang mendukung aktivitas pertambangan, sampaikan di hadapan masyarakat. Kalau ada kesepakatan atau komunikasi dengan pihak perusahaan, jelaskan secara transparan. Jangan biarkan ruang kosong informasi dipenuhi kecurigaan dan pertanyaan publik,” lanjutnya.
Zikra menegaskan bahwa perjuangan IMPS bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun investasi secara membabi buta. Namun, pembangunan harus memiliki batas moral, tanggung jawab ekologis, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai pihak paling rentan menanggung dampak, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Pertanyaan kami sederhana: siapa sebenarnya yang sedang memainkan kepentingan di balik polemik tambang di Samadua? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang nantinya harus menanggung risiko? Kami meminta semua pihak berani memberikan penjelasan secara terbuka. Rakyat tidak boleh terus-menerus dibiarkan bertanya di tanah kelahirannya sendiri,” tutup Zikra.
IMPS menegaskan bahwa persoalan pertambangan di Samadua harus ditempatkan sebagai persoalan kepentingan publik yang membutuhkan keterbukaan, dialog, dan tanggung jawab. Sebab, tanah kelahiran bukan sekadar hamparan yang dapat dipertukarkan dengan kepentingan ekonomi, melainkan warisan yang wajib dijaga untuk generasi mendatang.
