JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung terkait sengketa ijazah SMA. Yusril menjelaskan bahwa posisi hukum Gibran dalam perkara yang diajukan oleh pihak penggugat bukanlah sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga ia tidak memiliki akses hukum untuk menempuh langkah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Yusril di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, sebagai tanggapan atas polemik mengenai keabsahan dokumen administratif wakil presiden. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat telah menutup celah hukum bagi upaya pembuktian ulang di forum pengadilan. Yusril menambahkan bahwa upaya pembuktian melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun dinilai sudah tidak relevan karena materi perkara yang diperdebatkan telah diputus pada tingkat tertinggi di Mahkamah Agung.
Dalam penjelasannya, Yusril menekankan bahwa ia telah menyampaikan seluruh implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kepada Presiden guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait situasi tersebut. Ia menilai bahwa dari sisi regulasi, posisi wakil presiden saat ini tidak terpengaruh oleh tuntutan hukum tersebut karena putusan yang ada tidak menggugurkan status jabatannya secara otomatis. Meskipun terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran serius terhadap demokrasi dalam putusan tersebut, Yusril menegaskan bahwa secara teknis hukum, persoalan ini sudah selesai dan tidak ada ruang untuk perdebatan administratif lebih lanjut di pengadilan. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
