JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas keinginan pihak Wakil Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur di luar pengadilan. Yusril menjelaskan bahwa putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 secara tegas menyatakan surat keputusan tersebut batal dan tidak sah, serta memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencabut dokumen tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menilai bahwa dokumen yang disengketakan telah digunakan sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2024, sehingga perkara ini menyangkut kepentingan bangsa dan demokrasi. Yusril menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi pihak terkait untuk mengajukan Peninjauan Kembali, mengingat Wakil Presiden tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam persidangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah diperkirakan akan segera melaksanakan eksekusi putusan setelah menerima salinan resmi.
Dinamika hukum ini terjadi bertepatan dengan aksi penyampaian aspirasi oleh elemen mahasiswa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 10 November 2026. Selain isu hukum, situasi politik di parlemen turut menghangat. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yanwar Arif Wibowo, sempat melakukan aksi menunjukkan kertas bertuliskan nama Wakil Presiden usai rapat paripurna. Aksi tersebut dilakukan di tengah menguatnya wacana penggalangan hak menyatakan pendapat oleh anggota dewan terkait polemik dokumen pendidikan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski isu pemakzulan sempat mencuat, rapat paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun sidang 2026-2027 tetap berjalan lancar tanpa interupsi. Ketua DPR RI Puan Maharani justru memfokuskan agenda pada penyampaian 12 isu strategis yang menjadi prioritas pengawasan DPR terhadap pemerintah, mulai dari penanganan kasus penyadapan, perundungan anak, hingga tata kelola bantuan sosial dan ketahanan energi nasional. (*)
