LHOKSEUMAWE | Gelombang kekecewaan terhadap kinerja eksekutif dan lemahnya fungsi pengawasan legislatif pecah di halaman Gedung DPRK Lhokseumawe. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara mendatangi gedung wakil rakyat dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, mendesak pemerintah berhenti bermain-main dengan keselamatan publik dan uang rakyat.
Aksi itu berlangsung di depan pintu masuk DPRK yang dijaga ketat aparat kepolisian. Mahasiswa berorasi secara bergantian menuntut pimpinan dewan untuk keluar menemui massa. Tuntutan itu dijawab dengan hadirnya Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal H Isa bersama unsur pimpinan dan sejumlah anggota dewan. Tidak puas hanya dengan legislatif, massa juga mendesak Wali Kota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar hadir langsung. Wali kota tidak datang, kursi itu diwakili oleh Plt Asisten I Setdako Lhokseumawe Mirdha Ikhsan.
Aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis, 24 September 2026 siang tersebut sempat dihentikan sejenak saat azan Ashar berkumandang, sebelum kembali dilanjutkan hingga massa membubarkan diri secara tertib. Di balik tertibnya aksi, muatan kritik yang dibawa sangat keras dan menyasar langsung pada bobroknya tata kelola pemerintahan kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara Muhammad Muhaimin menegaskan ada tujuh pernyataan sikap yang menjadi inti tuntutan. Pertama, yang paling mendesak menyangkut nyawa masyarakat. HMI menuntut Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan segera menghentikan sementara operasional seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Lhokseumawe yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Mereka juga menuntut jaminan pengawasan fisik oleh pimpinan DPRK serta tindakan pengamanan hukum oleh Kapolres dan Kejaksaan Negeri agar tidak ada distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium. Ini adalah tamparan keras bagi program makan bergizi yang dijalankan tanpa standar keamanan pangan.
Kedua, HMI mendesak evaluasi total terhadap program unggulan wali kota dan wakil wali kota di bidang pengolahan sampah. Mereka menuntut peninjauan prosedur operasi mesin dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketiga, mendesak DPRK memperketat pengawasan dan meminta aparat penegak hukum segera menginvestigasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek mesin sampah tersebut yang diduga bermasalah.
Tuntutan keempat melompat ke level provinsi. Mahasiswa meminta DPRK Lhokseumawe bersuara dan meneruskan rekomendasi kepada Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA untuk membatalkan rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium dengan pagu Rp 17,25 miliar di Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh tahun 2026. Di saat rakyat kesulitan dan fiskal daerah tercekik, rencana pengadaan mobil mewah dinilai sebagai bentuk penghianatan terhadap nurani publik.
Kelima, HMI meminta DPRK mendorong Gubernur Aceh untuk mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pusat agar menambah kuota darurat Biosolar, mengingat kelangkaan yang terus terjadi di lapangan. Keenam, menuntut pimpinan dan seluruh anggota DPRK memperbaiki total dan sistematis fungsi pengawasan terhadap program kerja eksekutif yang dinilai mandul.
Terakhir, HMI menuntut akselerasi realisasi serapan fisik dan penuntasan seluruh program Dana Transfer ke Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta evaluasi fiskal menyeluruh. Mereka bahkan mendesak Tim Anggaran Pemerintah Kota segera mengaudit kemampuan riil APBK terhadap beban 2.975 PNS dan 3.698 PPPK yang ada.
Tujuh tuntutan itu bukan sekadar daftar keluhan, melainkan potret lengkap krisis pengawasan dan perencanaan di Kota Lhokseumawe. Ketika dapur penyedia makanan rakyat beroperasi tanpa sertifikat higienis, ketika mesin pengolahan sampah unggulan diduga bermasalah, dan ketika mobil mewah senilai miliaran rupiah lebih diprioritaskan di tingkat provinsi, maka aksi mahasiswa pada 24 September 2026 ini menjadi alarm keras bahwa pemerintah dan DPRK tidak sedang baik-baik saja. (*)
