Menko Polhukam Minta Semua Pihak Tunggu KPK soal Status Mentan SYL

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 5 Oktober 2023 - 21:58 WIB

50482 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyatakan meminta semua pihak menunggu informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Bahwa dia (Syahrul Yasin Limpo) ada informasi sudah ditetapkan tersangka atau belum, saya memang sudah dapat informasinya. Kalau eksposenya itu kan sudah lama, tapi resminya (status) tersangka itu kan belum ada,” kata Mahfud MD, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/10/2023)

Mahfud menegaskan, pihaknya  tidak mengetahui keberadaan Syahrul  secara pasti pascakunjungan kerjanya ke Eropa akhir pekan lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Mahfud, pemerintah sama halnya dengan publik yang mempertanyakan di mana keberadaan mantan gubernur Sulawesi Selatan itu.

“Seperti kami saja, kabar terakhirnya (posisi Syahrul), kami bertanya semua. Itu kabar terakhir, kami bertanya di mana dia,” ujar Mahfud.

Sementara itu, terkait kabar bahwa Syahrul  sedang menjalani pengobatan karena sakit prostat, Mahfud mengatakan hal itu harus ditanyakan kepada dokter dan melihat rekam medis.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo masih berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia usai melakukan kunjungan kerja di Eropa.

“Belum, belum, (Syahrul Yasin Limpo) belum masuk (Indonesia),” kata Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/10/2023).

Yasonna mengatakan, pihaknya belum menerima surat pencegahan bepergian ke luar negeri atas Syahrul Yasin Limpo dari KPK. (IP)

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Minyak Mentah Pertamina
Kepala Dinas PUPR Pidie Didakwa Korupsi Proyek Jalan Rp 5,96 Miliar, Negara Rugi Ratusan Juta
Kejaksaan Agung Sita Rp 11,8 Triliun dari Wilmar Group Terkait Kasus Dugaan Korupsi Fasilitas Ekspor CPO
Tiga Staf Khusus Nadiem Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi Laptop di Kemendikbudristek
Dana Desa Rp773 Juta di Kute Sange Diduga Tak Jelas, FMPK Desak Aparat Usut Potensi Penyimpangan
Kejagung Selidiki Dugaan Penyebaran Laptop Korupsi dari Kemendikbudristek ke Berbagai Daerah
Kasus Suap TKA di Kemnaker Terungkap, KPK: Ancaman Serius bagi Tata Kelola Ketenagakerjaan Nasional
KPK Tanggapi Dugaan Permintaan Gratifikasi oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 09:02 WIB

Bea Cukai Aceh Ungkap 4,5 Ton Narkotika Semester Pertama 2025, Separuh dari Total Nasional

Jumat, 11 Juli 2025 - 20:03 WIB

BenQ dan Datascrip Perkuat Pengadaan Digital Berbasis Produk Lokal di Aceh

Jumat, 11 Juli 2025 - 11:49 WIB

M Hawanis Ketua LSM Rambu Darat Apresiasi Dinas ESDM Aceh, Sumur Minyak Rakyat Menuju Legalitas

Jumat, 11 Juli 2025 - 01:48 WIB

Museum Tsunami Aceh Gelar Pameran Temporer, Ajak Masyarakat Siaga Hadapi Bencana

Rabu, 9 Juli 2025 - 16:22 WIB

Penerimaan Bea Cukai Aceh Semester I 2025 Tembus Rp1,13 Triliun, Naik Dua Kali Lipat

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:31 WIB

KKN USM 2025: Dari Pembekalan Menuju Pengabdian Berdampak

Selasa, 8 Juli 2025 - 01:44 WIB

Bea Cukai Aceh Berikan Pembebasan Bea Masuk Lebih dari 1,5 Juta Dolar AS untuk Dukung Investasi Hulu Migas dan Ketahanan Energi Nasional

Minggu, 6 Juli 2025 - 22:46 WIB

Ribuan Warga Terima Sajikan Bubur Kanji Asyura untuk Warga Dari DPW GR Aceh

Berita Terbaru