Oleh : Mhd Raihan Pratama Salim
Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera beberapa waktu terakhir membuat ruang diskusi publik kembali penuh dengan kemarahan dan saling tuding. Kita melihat banjir besar, longsor, jalan putus, ribuan rumah rusak dan ratusan korban jiwa. Semua itu menghadirkan kesedihan yang sulit diukur. Namun di tengah kesedihan itu muncul pola lama yang terus berulang masyarakat ramai menyalahkan pemerintah dan perusahaan besar sebagai dalang tunggal dari setiap bencana. Tuduhan itu tidak sepenuhnya salah karena negara dan pemilik modal memiliki kekuasaan yang nyata dalam mengatur dan mengubah lanskap lingkungan. Namun menyalahkan mereka saja tanpa melihat perilaku kita sendiri membuat pembahasan soal bencana berhenti pada satu level yang dangkal.
Fakta menunjukkan bahwa bencana di Sumatera tidak kecil dan tidak sederhana. Diskominfo Sumatera Utara merilis laporan yang menyebut wilayah tersebut mengalami 677 kejadian bencana sepanjang 2024. Banjir dan longsor menjadi yang paling dominan. Mengutip data BNPB menyebut korban meninggal akibat rangkaian bencana akhir ini di beberapa wilayah Sumatera mencapai lebih dari 900 orang. Laporan BPBD Sumatera Barat juga memperlihatkan daerah itu mengalami ribuan kejadian bencana dalam delapan tahun. Semua angka ini memperlihatkan bahwa Sumatera berada pada jalur rapuh yang semakin sensitif terhadap perubahan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di balik semua itu jarang sekali kita mau mengakui bahwa masyarakat juga punya andil dalam merusak lingkungan dan memperburuk kerentanan bencana. Kerusakan bukan hanya lahir dari korporasi besar dengan alat berat dan izin konsesi. Banyak kerusakan yang muncul dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan jutaan orang tanpa terasa. Di Aceh, penelitian BRIN mencatat hilangnya tutupan hutan yang terjadi tidak hanya akibat aktivitas industri besar tetapi juga karena pembukaan lahan perumahan, kebun keluarga, tumpukan sampah liar dan praktik-praktik kecil yang dilakukan secara terus menerus.
Di berbagai desa kita masih melihat kebiasaan membakar sampah di halaman belakang rumah. Praktik sederhana ini mungkin dianggap sepele oleh banyak orang tetapi jika dilakukan oleh ribuan kepala keluarga setiap hari maka ikut menyumbang polusi udara, memperburuk kualitas tanah dan meningkatkan risiko kebakaran di musim kemarau. Di daerah aliran sungai masyarakat masih membuang sampah rumah tangga langsung ke sungai dengan alasan sungai mengalir dan akan membersihkan dirinya sendiri. Padahal sungai bukan mesin cuci raksasa. Sungai butuh ekosistem seimbang. Ketika dipenuhi plastik, popok, dan limbah lainnya maka akan kehilangan kemampuan menyerap dan menahan air. Akibatnya saat hujan datang debit air naik lebih cepat dan banjir pun menjadi lebih besar.
Otokritik juga perlu diarahkan pada cara masyarakat melihat hutan. Banyak warga yang memandang hutan sebagai cadangan tanah yang bisa diambil kapan saja ketika butuh membuka ladang baru. Fenomena ladang berpindah yang dulunya dilakukan dengan siklus panjang kini berubah menjadi pembukaan lahan cepat yang memotong regenerasi vegetasi. Ada juga kebiasaan mengambil kayu tanpa izin yang dianggap lumrah karena dilakukan dalam skala kecil. Padahal skala kecil yang dilakukan oleh banyak orang sama berbahayanya dengan operasi besar yang dilakukan korporasi.
Kita perlu menyoroti pola pikir bahwa menjaga lingkungan adalah urusan negara bukan urusan pribadi. Pola pikir ini membuat banyak orang merasa bebas dari tanggung jawab. Di beberapa kota para pedagang masih membuang limbah dagangan mereka ke parit. Pengendara motor masih membuang bungkus makanan ke jalan. Masyarakat masih memilih menebang pohon di halaman rumah karena merasa daunnya mengotori pekarangan. Semua tindakan ini tampak remeh tetapi jika dilakukan massal dan terus menerus maka dapat memperlemah kemampuan lingkungan untuk merespons hujan deras atau cuaca ekstrem.
Tentu pemerintah dan perusahaan besar tetap harus dikritik. Banyak izin yang dikeluarkan tanpa kajian matang. Banyak pengawasan yang lemah. Banyak proyek yang tidak punya AMDAL berkualitas. Banyak konsesi hutan yang diberikan di daerah yang mestinya menjadi penyangga bencana. Tapi menyalahkan dua aktor itu saja tanpa menggugat diri sendiri adalah cara berpikir yang ingin mencari tokoh antagonis agar rasa bersalah bisa dialihkan.
Padahal perubahan besar sering bermula dari perubahan kecil. Jika masyarakat berhenti membuang sampah ke sungai maka kapasitas sungai untuk menahan debit air meningkat. Jika masyarakat berhenti menebang pohon secara sembarangan maka sistem akar di lereng bukit tetap kuat. Jika masyarakat mulai membuat kebun tanpa membakar maka risiko asap meluas menurun. Jika masyarakat mulai memilah sampah dan mengurangi plastik sekali pakai maka volume sampah yang masuk ke TPA berkurang. Kebiasaan kecil ini mungkin tidak terdengar heroik tetapi menjadi pondasi dari sistem lingkungan yang lebih stabil.
Otokritik tidak bertujuan untuk membebaskan negara dan oligarki dari tanggung jawab. Justru otokritik membantu memperkuat posisi kita ketika menuntut perubahan kebijakan. Ketika masyarakat sendiri sudah menunjukkan perubahan perilaku maka kita memiliki dasar moral yang lebih kuat untuk meminta pemerintah menindak perusahaan nakal, memperketat izin, memperbaiki tata ruang atau membangun infrastruktur pengendali banjir. Kritik terhadap pemerintah akan lebih didengar jika masyarakat sendiri sudah menunjukkan kemauan berubah.
Bencana yang terus berulang seharusnya menjadi cermin yang tidak hanya memantulkan kesalahan pemerintah tetapi juga memantulkan kebiasaan buruk kita sendiri. Masyarakat Indonesia seringkali terjebak dalam budaya menyalahkan pihak lain ketika terjadi masalah. Kebiasaan ini menghambat kemampuan kita untuk melihat faktor-faktor kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki tanpa menunggu birokrasi. Ketika kita belajar menerima bahwa kerusakan lingkungan lahir dari gabungan kesalahan besar dan kesalahan kecil maka kita mulai memahami bahwa solusi juga harus lahir dari gabungan tindakan besar dan tindakan kecil.
Lingkungan tempat kita tinggal adalah sistem yang bekerja karena kontribusi jutaan makhluk hidup di dalamnya. Jika manusia ingin bertahan hidup maka manusia harus menjadi bagian dari sistem itu dan bukan pemutusnya. Bencana bukan hanya soal curah hujan tinggi atau aktivitas industri berat. Bencana adalah hasil dari akumulasi keputusan selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat biasa. Karena itu sudah saatnya kita berhenti merasa menjadi penonton. Kita adalah pelaku baik dalam kerusakan maupun dalam penyelesaiannya.
Jika Sumatera ingin menjadi wilayah yang lebih tahan terhadap bencana maka perubahan perlu dimulai dari diri sendiri sambil terus menuntut perubahan struktural. Dua hal itu tidak saling meniadakan. Dua hal itu justru saling menguatkan. Pembaca yang peduli pada masa depan lingkungannya dapat memulai langkah kecil hari ini dan langkah itu akan menjadi pijakan bagi suara yang lebih lantang besok ketika kita meminta negara bersikap tegas terhadap kerusakan yang lebih besar. Lingkungan tidak menunggu, ia merespons setiap tindakan manusia baik yang kecil maupun yang besar. Menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan sendiri.
