New York – Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto untuk berpidato dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9/2025), menjadi sorotan dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk internal PBB. Indonesia dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam aliansi Global South, serta menunjukkan politik luar negeri yang aktif, terbuka, dan berprinsip keadilan.
Menurut PBB, peran Indonesia selama ini sangat strategis dalam mengangkat isu-isu negara berkembang dan terbelakang, khususnya dalam jalur-jalur diplomasi multilateralisme. Konsistensi ini dianggap penting di tengah dunia yang makin rentan terhadap konflik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi global.
“Di era yang penuh ketidakpastian dan konflik, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Bukan zamannya lagi menggantungkan nasib pada satu atau dua negara besar. Karena itu, Indonesia harus terus membuka diri dan membangun aliansi strategis — tanpa meninggalkan kepentingan nasional,” ujar Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, Emir Chairullah, saat dihubungi InfoPublik, Senin (22/9/2025).
Emir, yang merupakan doktor ilmu politik lulusan University of Queensland, menilai keikutsertaan aktif Indonesia di forum PBB ini makin menguatkan posisinya di percaturan global. Tak lama setelah dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan BRICS—aliansi ekonomi politik baru beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Namun di sisi lain, Indonesia juga tetap melanjutkan proses aksesi ke OECD, organisasi negara-negara maju yang menerapkan standar tinggi dalam ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.
“Menariknya, Indonesia diterima hangat di kedua belah pihak. Bahkan meski mendapat tekanan dari AS, posisi Indonesia di BRICS tidak goyah,” jelas Emir.
Emir juga berharap, dalam pidato resminya nanti, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh terhadap Palestina, termasuk desakan penghentian agresi Israel ke Gaza dan wilayah sekitarnya.
Pernyataan itu, menurutnya, akan memberi sinyal kuat ke negara-negara besar lain seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, hingga Australia — agar lebih vokal mendesak AS menghentikan penggunaan hak veto terhadap resolusi perdamaian di Palestina.
“Ini momen penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi 142 negara yang sudah mendukung Deklarasi New York tentang solusi dua negara Palestina-Israel yang diadopsi 12 September 2025 lalu,” tambahnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu New York atau 20.00 WIB. Berdasarkan keterangan tertulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo akan berbicara sebagai pembicara ketiga, setelah sambutan dari Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pidato ini menjadi salah satu highlight dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Amerika Serikat sekaligus forum internasional pertamanya sejak menjabat sebagai kepala negara.
Forum PBB ini juga menjadi panggung untuk memperkuat spirit solidaritas, kerja sama global, dan solusi berkeadilan bagi seluruh umat manusia — pesan yang sejak lama menjadi ciri khas diplomasi Indonesia.
“Semangat keadilan, multilateralisme, dan perdamaian inilah yang akan dibawa Presiden Prabowo di podium PBB. Ini adalah wajah Indonesia di mata dunia,” pungkas Emir.
