GAYO LUES — Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Gayo Lues terus menunjukkan progres. Pemerintah kabupaten saat ini memasuki tahapan krusial dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor yang terjadi awal Desember lalu. Proses verifikasi data tengah dikebut, dengan target seluruh pendataan rampung paling lambat pada Sabtu (20/12/2025).
Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.Ap, menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara rinci hingga ke tingkat desa untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan data sebelum akhir pekan guna mempercepat proses tindak lanjut di tingkat pusat.
“Semua data ini harus siap hari Sabtu, supaya malamnya kita bisa langsung koordinasi dengan tim BNPB pusat dan pada Minggu sudah bisa ditandatangani oleh Pak Bupati,” ujarnya di hadapan jajaran OPD dan para camat, Jumat (19/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses verifikasi ini menjadi pintu awal dimulainya pembangunan fisik huntara di lapangan. Pemerintah setempat berfokus pada pendekatan partisipatif, dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih opsi tempat tinggal terbaik sesuai situasi mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh Tim Ahli BNPB RI, Bambang Eko Pratolo, yang menyebut bahwa masyarakat diberikan pilihan, apakah akan tinggal di huntara atau lebih memilih tinggal mandiri dan menerima kompensasi melalui program Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Kalau tidak mau tinggal di huntara, kita kasih opsi DTH. Tapi datanya harus segera siap, supaya DTH bisa segera diajukan. DTH ini akan diberikan sampai proses pembangunan hunian tetap selesai,” terang Bambang.
Selain upaya penyediaan hunian, pemerintah pusat juga telah mengerahkan satu kompi pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Gayo Lues. Pasukan ini akan diterjunkan untuk membantu membuka kembali akses ke desa-desa terisolasi akibat longsor, membangun jembatan darurat, serta membersihkan material yang menutup jalan. Langkah ini diambil sebagai percepatan untuk menormalkan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan logistik.
“Satu kompi BKO sudah digerakkan, mohon ditunggu. Mereka akan bergerak ke daerah-daerah yang belum dapat dilalui kendaraan, sekaligus membantu upaya pembersihan di jalur-jalur kritis,” jelas Bambang.
Sejumlah peralatan pendukung juga telah disiapkan, termasuk 30 gulungan tali sling dan 10 unit chainsaw. Namun, pihak BNPB mengakui bahwa peralatan tersebut masih jauh dari cukup untuk skala kebutuhan di Gayo Lues. Karena itu, BNPB mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengajukan permintaan tambahan logistik dan peralatan sebelum masa tanggap darurat dinyatakan berakhir.
Sementara itu, kendala pendataan muncul akibat banyaknya warga yang kehilangan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Hal ini turut menghambat validasi data sebagai syarat administrasi bagi penerima huntara maupun DTH.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Maliki mengambil kebijakan cepat dengan mengerahkan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ke setiap desa terdampak guna mengisi dan memverifikasi data langsung di lapangan. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mengatur bahwa data kependudukan bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka tanpa proses resmi.
Sebagai solusi sementara, Pemkab Gayo Lues juga meminta kepala desa untuk menyampaikan surat tertulis yang memuat nama dan jumlah warga terdampak di wilayah masing-masing. Data ini nantinya akan menjadi dasar rekapitulasi di tingkat kabupaten dan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pembangunan huntara kepada pemerintah pusat.
Dengan percepatan pendataan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, proses pemulihan di Gayo Lues dipastikan semakin konkret. Pemerintah menjamin bahwa seluruh warga yang terdampak akan diberikan perhatian sesuai haknya, baik dalam bentuk hunian sementara, pembangunan infrastruktur dasar, maupun penguatan layanan dasar lainnya. (Abdiansyah)
