Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Achamd Marzuki mengusulkan 30 nama pejabat kepada Mendagri melalui surat bernomor : R.131/9054. tanggal 20 Juni 2023. Surat tersebut merupakan balasan surat mendagri tentang usulan calon penjabat bupati/walikota yang akan berakhir masa tugasnya pada Bulan Juli 2023.
Dalam surat tersebut Pj Gubernur Aceh tidak lagi mengusul nama Bakri Siddiq untuk perpanjangan jabatan Walikota, dan justru mengusulkan 3(tiga) nama lainnya yakni Ade Surya ST, ME, Azwardi, AP, M.Si, dan Amiruddin, SE, M.Si.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pj Gubernur paham betul bahwa selama 1 tahun menjabat Pj Walikota Banda Aceh, sosok Bakri Siddiq telah gagal menjalankan amanah pemerintah pusat bahkan menjadikan polemik ibukota Provinsi Aceh itu semakin memburuk,” ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat (GeMPuR) Asrinaldi, Minggu 2 Juli 2022.
Menurut Asrinaldi, sebagai mantan pangdam Iskandar Muda yang menjabat sebagai Pj Gubernur, tentunya Achmad Marzuki punya alasan ril yang kuat kenapa Bakri Siddiq tak layak diperpanjang. Apalagi selama menjabat Bakri Siddiq hanya bisa melakukan pencitraan dan mengumbar janji sementara kondisi pemerintahan masyarakat kian memilukan, sehingga hal ini akan mempengaruhi citra pemerintah pusat di mata rakyat sebagai pemberi mandat.
“Bakri Siddiq yang pernah berjanji melunaskan sisa hutang pemko Rp 23 M sebelumnya, ternyata ketika menjabat justru malah membuat hutang pemko meningkat signifikan menjadi Rp 104 M padahal sudah dilakukan pencermatan melalui rasionalisasi anggaran pada APBK Perubahan 2022,” jelasnya.
Lanjut Asrinaldi, dampak dari kebijakan error Bakri tersebut mulai dari ASN, rekanan hingga buruh menjerit dikarenakan pembayaran haknya menunggak. “Bakri berjanji dan membangun pencitraan dengan wacana pembayaran TPK ASN namun faktanya tahun lalu saja 5 bulan lagi TPK ASN masih menunggak. Jika dikalkulasikan tiap bulan seharusnya total pembayaran TPK ASN mencapai Rp 8 M, maka ada sekitar Rp 40 M yang uangnya entah di bawa kemana,”tambahnya.
Namun disisi lain, kata Asrinaldi, begitu banyak pula rekanan pemko pada tahun 2022 yang justru haknya belum dibayar, padahal sudah memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2023. “Kondisi ini membuat para rekanan bahkan buruh yang bekerja kepada rekanan hidupnya semakin sulit dan bisa jadi terlilit hutang berbulan-bulan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun Bakri Siddiq justru terlihat acuh tak acuh dan terus melanjutkan proyek-proyek untuk pokir DPRK yang pro dengannya maupun koleganya. Sungguh tak punya nurani sama sekali,” katanya.
Masih kata Asrinaldi, kondisi kepemimpinan berbalut prank di balik pencitraan yang dilakoni Bakri Siddiq juga terlihat jelas dengan melemparkan wacana program yang terkesan ilusi seperti pembangunan Banda Aceh auto ringroad yang menelan anggaran triliunan rupiah dan pembangunan fly over yang bisa menyerap ratusan milyar rupiah dengan iming-iming anggaran dari sumber pemerintah pusat. “Jangankan untuk program seperti itu, bahkan faktanya setelah memberikan janji Rp 20 juta per atlet pemenang PORA, dan bonus Rp 889 juta kepada petugas kebersihan atau pasukan orange hingga saat ini juga tidak diselesaikan. Lebih memilukan, justru hak petugas kebersihan pun tak dibayarkan menjelang lebaran,” ujar Asrinaldi mengaku prihatin.
Dia membeberkan, Bakri Siddiq justru secara gamblang menonolkan praktek nepotisme dengan mengangkat adik kandungnya sebagai sekretaris DPMG dan juga mempertontonkan kepada publik terkait kebijakan-kebijakan serta sikapnya yang terkesan berpihak politik kepada partai tertentu yang notabenenya telah menodai netralitasnya sebagai seorang ASN.
Tak sebatas itu, kata Asrinaldi, dibalik pencitraan dengan program sholat shubuh jamaah yang hanya di awal masa kepemimpinannya justru ternyata Bakri Siddiq justru mengabaikan pelaksanaan penegakan syariat islam hingga pergaulan bebas di Banda Aceh semakin merajalela. “Dampak dari pergaulan bebas yang dibiarkan, terbukti bahwa berdasarkan data bulan Februari 2023, kasus baru ditemukan sebanyak 198 HIV AIDS di Banda Aceh yang terdiri dari 161 kasus HIV dan 37 AIDS. Sebelumnya sejak 2008, tiap tahunnya tak lebih dari 10 kasus namun pada saat Bakri memimpin peningkatannya sangat signifikan,”paparnya.
Asrinaldi mengatakan, mahasiswa dan masyarakat sangat berharap agar Mendagri mengganti Bakri Siddiq dengan sosok yang lebih paham dan peduli. Kebijakan Pj Gubernur Aceh tidak mengusulkan nama Bakri Siddiq untuk perpanjangan SK nya merupakan bagian daei penyelamatan terhadap rakyat dan kota Banda Aceh.
“Masyarakat berharap, terlepas bahwa Bakri Siddiq dikhabarkan sangat jago memberikan laporan asal bapak senang dan memiliki hubungan sangat dekat dengan pejabat teras mendagri seperti sekjen Mendagri. Namun, perlu kita sampaikan bahwa kepentingan rakyat dan marwah pemerintah pusat jauh lebih penting daripada kepentingan Bakri Siddiq dan jejaringya, ini perlu menjadi catatan bagi tim penilaian akhir (TPA) Pj Kepala Daerah. Untuk itu, kita berharap presiden RI melalui mendagri dengan kebijaksanaannya mencopot Bakri Siddiq dari jabatan sebagai Pj Walikota dan mengganti dengan sosok yang dianggap tepat, paham dan peduli kondisi rakyat dan daerah,” tutupnya. (REL)
