slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

SPBU Lawe Kihing Terhenti Beroperasional Diduga Masalah Utang Piutang dengan Pihak ketiga. ‘BBM Oper kapasitas’

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 03:28 WIB

5064 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE, ACEH TENGGARA — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, berhenti beroperasi dan meninggalkan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar antrean kendaraan. SPBU itu tutup bukan karena pasokan bahan bakar minyak tersendat, bukan karena distribusi dari Medan terganggu, melainkan diduga karena persoalan utang-piutang antara pengusaha dengan pihak ketiga. Di saat tangki penampungan justru melimpah hingga over kapasitas, masyarakat justru dipaksa membeli BBM dengan harga lebih mahal dari harga resmi.

Kondisi itu terungkap dari informasi sejumlah sumber di Kutacane. Pasokan BBM disebut tetap masuk setiap hari dan berlimpah. Bahkan pada malam sebelum SPBU berhenti beroperasi, mobil tangki masih datang membawa pasokan. Sebagian BBM bahkan disebut dijual kepada pedagang pengecer karena tangki penampungan di SPBU sudah penuh dan tidak lagi mampu menampung kiriman. Fakta ini membantah anggapan bahwa penutupan SPBU disebabkan kelangkaan BBM.

Sumber lain menyebutkan penutupan SPBU Lawe Kihing tersangkut persoalan utang-piutang antara pengusaha dengan tiga orang pemilik modal. Uang pihak ketiga itu disebut digunakan untuk penebusan BBM di pangkalan minyak di Belawan, Medan, Sumatera Utara, dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Karena pengusaha yang berinisial WE diduga belum melunasi utang-piutang tersebut, pemilik modal kemudian melarang SPBU beroperasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya, SPBU yang berada di Jalan Nasional Kutacane, Desa Lawe Kihing, itu terpantau dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi sejak Jumat, 20 November 2026 hingga Sabtu, 21 November 2026. Warga yang hendak mengisi BBM terpaksa beralih ke pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Salah seorang konsumen di Pasar Melantang, Ucok Dimamu, mengeluhkan kondisi tersebut. Ia menyebut akibat persoalan utang-piutang antarpihak, masyarakat luas yang menjadi korban. Jika membeli BBM jenis Pertalite di pengecer, warga harus membayar Rp12.000 per liter, sementara harga resmi di SPBU hanya Rp10.000 per liter. Selisih harga itu menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada kendaraan untuk bekerja, berdagang, dan mengangkut hasil pertanian.

“Jangan karena persoalan pribadi, masyarakat luas yang jadi korban,” ujar Ucok, seraya berharap pihak berkompeten segera mengambil tindakan dan memproses persoalan ini secara hukum karena telah meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen.

Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar sengketa bisnis privat. SPBU adalah fasilitas pelayanan publik yang memegang peran vital dalam distribusi energi bersubsidi dan penugasan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir, termasuk penyaluran BBM, harus menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bagi masyarakat. Ketika sebuah SPBU berhenti beroperasi karena konflik internal pengusaha dan pemodal, maka yang dilanggar bukan hanya perjanjian bisnis, melainkan hak publik atas energi.

Lebih tegas lagi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta aturan pelaksanaannya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatur bahwa penyalur BBM bersubsidi dan penugasan wajib menyalurkan BBM sesuai ketentuan dan tidak boleh menghentikan penyaluran tanpa alasan yang sah dan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Penutupan sepihak karena sengketa utang jelas tidak termasuk alasan yang dapat dibenarkan.

Dari sisi konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan yang jelas. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta berhak memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Ketika warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, maka kerugian itu nyata, terukur, dan terjadi setiap hari selama SPBU tutup.

Di sinilah letak ironi yang paling keras: BBM ada, tangki penuh, mobil tangki datang, tetapi pintu SPBU terkunci. Negara seolah membiarkan distribusi energi dikendalikan oleh konflik utang-piutang privat, sementara rakyat kecil dipaksa menebus harga dari perselisihan yang bukan mereka ciptakan.

Hingga berita ini disusun, pihak pengusaha SPBU Lawe Kihing belum berhasil dihubungi untuk memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara, Rahmad Padli, juga belum membuahkan hasil.

Ketidakhadiran klarifikasi dari pengusaha maupun dari dinas terkait justru memperdalam kecurigaan publik. Pemerintah daerah, Dinas Perdagangan, serta Pertamina sebagai badan usaha penyalur tidak boleh berdiam diri. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, meminta keterangan, menegur, hingga merekomendasikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin penyalur jika pelanggaran terbukti.

SPBU bukan milik pribadi semata ketika ia memegang amanah distribusi BBM untuk rakyat. Jika persoalan utang tidak segera diselesaikan dan SPBU tetap ditutup, maka kerugian masyarakat akan terus membesar dan kepercayaan publik terhadap tata kelola energi di Aceh Tenggara akan runtuh. Negara harus hadir, bukan sekadar menjadi penonton dari sengketa miliaran rupiah yang ujung-ujungnya dibayar mahal oleh rakyat kecil dengan harga Rp12.000 per liter. (SKD)

Berita Terkait

Penertiban di Leuser Dinilai Menginjak Sejarah Hidup Petani Kecil, Bukan Menegakkan Keadilan
Gerak Cepat URC Satreskrim Polres Aceh Tenggara, Pelaku KDRT Berhasil Ditangkap di Lawe Alas
Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal, Wakapolres Aceh Tenggara Cek Langsung Pelaksanaan Strong Point
Melalui Subuh Keliling, Wakapolres Aceh Tenggara Rangkul Masyarakat Perkuat Kamtibmas
Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra
Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun
Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan
Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:28 WIB

SPBU Lawe Kihing Terhenti Beroperasional Diduga Masalah Utang Piutang dengan Pihak ketiga. ‘BBM Oper kapasitas’

Sabtu, 21 November 2026 - 21:54 WIB

Gerak Cepat URC Satreskrim Polres Aceh Tenggara, Pelaku KDRT Berhasil Ditangkap di Lawe Alas

Sabtu, 21 November 2026 - 15:52 WIB

Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal, Wakapolres Aceh Tenggara Cek Langsung Pelaksanaan Strong Point

Sabtu, 21 November 2026 - 15:17 WIB

Melalui Subuh Keliling, Wakapolres Aceh Tenggara Rangkul Masyarakat Perkuat Kamtibmas

Jumat, 20 November 2026 - 15:32 WIB

Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra

Jumat, 20 November 2026 - 14:23 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Jumat, 20 November 2026 - 11:10 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan

Kamis, 19 November 2026 - 16:41 WIB

Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN

Berita Terbaru