Gayo Lues, 8 Januari 2026 – Kondisi darurat tengah melanda Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Enam dari sembilan desa di kawasan ini dilaporkan terisolasi total akibat kerusakan parah pada infrastruktur jalan serta putusnya jembatan penghubung antarwilayah. Luapan sungai yang belum tertangani ditengarai sebagai pemicu utama kerusakan, menjadikan lebih dari 6.000 jiwa, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan, berada dalam situasi berisiko tinggi terhadap bencana banjir susulan.
Upaya penanganan darurat hingga saat ini masih terkendala oleh terbatasnya sarana penunjang, terutama alat berat seperti eskavator yang sangat dibutuhkan untuk proses normalisasi sungai dan perbaikan jalur darat. Kondisi terkini menyebabkan pasokan bantuan logistik dan layanan dasar seperti kesehatan serta akses pendidikan terganggu secara signifikan. Warga setempat secara kolektif menyuarakan keprihatinan atas minimnya respons cepat dari pihak terkait, dan mendesak agar bantuan berskala provinsi dan nasional segera digerakkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah potensi terganggunya kelangsungan belajar-mengajar. Sebuah lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia terpantau berjarak sangat dekat dengan tepi sungai. Sekolah yang berfungsi sebagai Taman Kanak-Kanak sekaligus Sekolah Dasar itu kini berada dalam ancaman langsung jika debit air kembali meningkat. Kekhawatiran akan keselamatan para siswa dan guru menjadi perhatian utama warga. Para wali murid telah bergotong royong membangun tanggul darurat menggunakan bahan seadanya sebagai bentuk perlindungan awal. Namun upaya tersebut belum cukup mengamankan bangunan dari kemungkinan bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah situasi ini, suara dari masyarakat lokal terus menggema. Nurhayati, seorang tokoh perempuan Gayo Lues, menegaskan bahwa pendidikan anak tidak boleh berhenti meski dalam kondisi krisis. Ia menyerukan agar pemerintah turut memberi perhatian terhadap keselamatan belajar anak-anak di wilayah rawan bencana tersebut. Menurutnya, selain penyelamatan fisik, perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari tanggap darurat.
Desakan akan perlunya peningkatan status penanganan bencana juga datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Ketua Umum Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Baret ICMI) Wilayah Aceh, Zam Zam Mubarak, menyampaikan penilaiannya bahwa situasi yang terjadi di wilayah tengah Aceh menggambarkan perlunya penanganan lebih sistematis. Ia mendorong agar masa tanggap darurat diperpanjang dengan pendekatan lapangan yang lebih nyata dan tidak hanya mengandalkan data administratif dari satu pihak semata. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengambil peran aktif dalam koordinasi dan pemantauan wilayah terdampak.
Menurutnya, keterlambatan dalam respons tanggap darurat bisa memperbesar dampak bencana yang telah terjadi. Ia mendesak penguatan kolaborasi antarlembaga, termasuk TNI, Polri, dinas terkait, dan relawan masyarakat sipil agar upaya evakuasi, penyelamatan aset, dan pemulihan akses vital dapat segera dilakukan.
Sampai hari ini, ribuan warga Kecamatan Pining masih menggantungkan harapan pada hadirnya perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi. Pengiriman alat berat menjadi kebutuhan paling mendesak demi membuka akses transportasi, menghindari kelumpuhan ekonomi desa, serta melindungi keselamatan jiwa warga dari potensi banjir susulan. Dalam situasi krisis yang terus berkembang, ketepatan waktu dan keakuratan langkah penanganan menjadi faktor yang akan menentukan seberapa besar dampak dapat ditekan dan kehidupan masyarakat kembali pulih sebagaimana mestinya. (*)
