Gayo Lues – Dengan semangat pengabdian dan komitmen memperkuat konektivitas antarwilayah, Anggota Komisi V DPR RI Irmawan melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Gayo Lues pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat serta mempererat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, Irmawan menegaskan akan meneruskan berbagai usulan yang disampaikan kepada kementerian terkait, khususnya dalam upaya percepatan program infrastruktur dasar dan penataan wilayah.
“Kita sudah berdiskusi dan menyerap beberapa usulan dari Pemda. Saya pikir sebagian dari usulan tersebut sifatnya mendesak dan langsung kita konekkan kepada mitra di kementerian. Kita perjuangkan agar keinginan masyarakat dapat benar-benar diwujudkan,” ujar Irmawan dalam sesi dialog yang berlangsung di Blangkejeren.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan bermitra langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Irmawan menekankan pentingnya komunikasi aktif dan berkelanjutan antara Pemda dan empat balai strategis di bawah naungan Kementerian PUPR. Keempat balai tersebut mencakup Balai Bina Marga, Balai Cipta Karya, Balai Sungai, serta Balai Prasarana Permukiman Strategis.
Menurutnya, menjaga kedekatan komunikasi dan koordinasi dengan balai-balai tersebut akan mempermudah sinkronisasi program antara pusat dan daerah, serta memperbesar peluang daerah untuk memperoleh dukungan anggaran melalui skema APBN.
Lebih lanjut, Irmawan mendorong Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk menata ulang porsi penganggaran dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten), dengan memberikan perhatian lebih pada penyusunan desain teknis (Detail Engineering Design/DED) dan penyelesaian administrasi pembebasan lahan. Ia menilai bahwa pendekatan tersebut dapat mempercepat readiness criteria proyek, sekaligus memudahkan proses pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Kita sering temukan program macet hanya karena belum ada desain teknis atau belum rampung pembebasan lahannya. Maka dari itu, kita dorong Pemda jangan hanya fokus pada kegiatan fisik, tapi tuntaskan dulu tahap-tahap awal secara maksimal,” imbuhnya.
Kunjungan reses yang dilakukan pada Sabtu malam itu menjadi bagian dari komitmen Irmawan dalam mengawal aspirasi dan kebutuhan daerah, khususnya untuk wilayah terpencil seperti Gayo Lues yang masih memerlukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jembatan, sistem air baku, sanitasi, hingga kawasan permukiman layak huni.
Melalui koordinasi yang erat antara legislatif pusat, kementerian teknis, dan pemerintah daerah, program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung diharapkan dapat semakin tepat sasaran serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga di daerah tertinggal.
(Abdiansyah)
