Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar Paripurna Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2024, Senin (18/12/2023) di gedung utama Kantor DPRA.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA Abdurrahman Ahmad telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pj Gubernur Aceh dalam paripurna tersebut.
Adapun rekomendasi yang disampaikan antara lain sebagai berikut:
1. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin.
2. Tidak ragu-ragu menggunakan dana BTT khusus untuk penanganan pada saat terjadi bencana.
3.Melalukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan sungai-sungai yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Balai Wilayah Sungai) untuk perawatan rutin setiap tahunnya.
4.Meningkatkan status ruas jalan Kabupaten/Kota menjadi ruas jalan Provinsi bagi Kabupaten/Kota yang sudah mengusulkan kepada Provinsi Aceh, serta mengajukan ke pemerintah pusat beberapa ruas jalan provinsi menjadi ruas jalan nasional.
Ketua DPRA Zulfadli saat memimpin paripurna tersebut menyatakan, Badan Anggaran DPR Aceh bersama dengan tim anggaran pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan siang dan malam dengan penuh dinamika serta gagasan yang berkembang dalam pembahasan bersama tersebut dijadikan sebagai bahan referensi badan anggaran DPR Aceh dalam melakukan penyusunan pendapatnya.
Banggar DPR Aceh bersama tim anggaran Pemerintah Aceh juga tetap berpedoman pada tertib administrasi, dengan tidak mengurangi makna, substansi serta isi rancangan qanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2024. (IP)
