JAKARTA | Kondisi penegakan hukum di Indonesia kembali disorot tajam menyusul pengakuan mengejutkan dari tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Fahd El Fouz atau yang dikenal sebagai Fahd Arafiq. Ia melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah izin pengobatan dirinya secara tiba-tiba dihentikan oleh penyidik saat tengah menjalani proses hukum di gedung lembaga antirasuah tersebut pada Selasa, 10 November 2026.
Fahd mengungkapkan bahwa tindakan sepihak tersebut diduga merupakan bentuk intimidasi karena dirinya berani membuka identitas oknum penyidik yang terlibat dalam dugaan praktik lancung. Ia menyebutkan bahwa langkah hukum yang ia tempuh justru membuatnya berada dalam posisi terancam, alih-alih mendapatkan perlindungan sebagai pihak yang kooperatif. Ketegangan memuncak ketika pihak admin penyidik disebut melakukan intervensi saat dokter tengah memeriksa kondisi kesehatan tersangka di ruang pemeriksaan, sebuah gestur yang oleh Fahd diartikan sebagai upaya menutup-nutupi aib institusi.
Lebih jauh, ia mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk tidak bersikap pasif terhadap praktik yang ia nilai melanggar hak asasi tahanan. Fahd mengklaim bahwa dirinya telah melaporkan sejumlah nama penyidik kepada pihak berwenang guna mengurai dugaan skandal yang lebih besar, termasuk keterlibatan pihak luar yang sering mengklaim memiliki akses di dalam internal komisi. Hingga saat ini, ia masih menunggu respon serius dari instansi terkait setelah laporannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai belum membuahkan hasil signifikan, sementara Ombudsman menjadi satu-satunya pihak yang menunjukkan atensi objektif atas aduan yang ia sampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah proses hukum yang berjalan, Fahd menegaskan komitmennya untuk terus bersikap transparan meski merasa dikriminalisasi oleh tindakan penyidik. Ia menantang lembaga antirasuah tersebut untuk membongkar isi alat komunikasi milik pihak-pihak yang ia sebutkan sebagai mitra penyidik, guna membuktikan apakah praktik tersebut memang sistemik atau hanya ulah oknum. Selama dua bulan terakhir, ia mengaku berada dalam ketidakpastian tanpa pemeriksaan lanjutan dari penyidik, yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan integritas penanganan kasus yang tengah menjeratnya. (*)
