JAKARTA – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah Indonesia mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung program pembangunan kawasan nelayan yang menjadi salah satu agenda penting pemerintah.
Dukungan tersebut disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Jumat (13/11/2026). Pertemuan itu membahas penguatan sinergi Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam pembangunan kampung nelayan, pengamanan laut, serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolri Suyudi mengatakan, pembangunan kampung nelayan merupakan bagian dari program Presiden yang membutuhkan dukungan lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal.
“Kami Polri akan berkomitmen mendukung Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung-kampung nelayan yang ada di seluruh Indonesia,” ucap Suyudi dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Menurut dia, keterlibatan Polri tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur kawasan nelayan. Kerja sama dengan KKP juga diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum serta mendukung sektor pangan, khususnya di kawasan pesisir.
Kedua institusi bahkan merencanakan kegiatan bersama di sejumlah titik wilayah Sumatera. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lapangan.
Suyudi menyebut, hubungan kelembagaan Polri dan KKP selama ini telah dibangun melalui nota kesepahaman. Pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama yang sudah terjalin.
*Trenggono Minta Dukungan Polri Percepat Program Kelautan*
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, kunjungannya ke Markas Polri dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan sejumlah program prioritas KKP yang merupakan arahan Presiden.
Trenggono berharap dukungan kepolisian dapat membantu mempercepat pelaksanaan program-program tersebut, termasuk memastikan berbagai agenda pembangunan di sektor kelautan dan perikanan berjalan tanpa hambatan.
Salah satu program yang menjadi pembahasan utama adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dalam jumlah besar, termasuk di wilayah-wilayah terpencil.
Menurut Trenggono, dukungan Polri diperlukan karena institusi kepolisian memiliki keberadaan dan jaringan hingga berbagai daerah, termasuk kawasan yang relatif sulit dijangkau.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam pelaksanaan program pembangunan kampung nelayan.
Pembangunan KNMP sendiri menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperkuat kawasan pesisir melalui pengembangan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar program yang direncanakan dapat menjangkau wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.
*Budi Daya Perikanan dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian*
Selain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Trenggono turut memaparkan rencana pengembangan budi daya tematik serta revitalisasi budi daya di kawasan pesisir pantai utara.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya KKP memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Trenggono menjelaskan, berbagai agenda pembangunan yang disiapkan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penguatan infrastruktur perikanan. Program tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui terbukanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan kampung nelayan dan pengembangan budi daya perikanan diharapkan dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kawasan pesisir.
“Karena seluruh program yang kita kerjakan tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ujar Trenggono.
Pertemuan antara Kapolri dan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan lintas institusi dalam pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan.
Komitmen Polri untuk mendukung agenda KKP diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pengamanan, dan penegakan hukum, sehingga program pembangunan kampung nelayan serta pengembangan sektor perikanan dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah.
