GAYO LUES | Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut untuk meninjau secara langsung kondisi daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi, serta mengevaluasi langkah-langkah penanganan darurat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Rombongan Kemendagri disambut oleh Bupati Gayo Lues beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan perangkat daerah terkait. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi dampak banjir bandang dan longsor yang melanda sejak akhir 2025 lalu.
Peninjauan lapangan dilakukan di sejumlah titik terdampak,pada Minggu 11 Januari 2026 seperti areal pertanian warga yang rusak parah, permukiman yang terkena aliran lumpur, dan jembatan yang putus akibat derasnya aliran banjir. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jembatan Aih Bobo di Desa Rigeb, yang merupakan akses vital penghubung antarwilayah. Hingga kini, jembatan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda dua melalui jalur darurat buatan warga bersama TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat koordinasi yang digelar setelah peninjauan lapangan, Kemendagri menyampaikan bahwa seluruh proses bantuan dan pemulihan harus berbasis data yang akurat. Pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan dalam penyusunan dokumen kerusakan dan kebutuhan, agar proses rehabilitasi dan pembangunan kembali dapat segera dimulai secara terarah dan merata. Pemerintah daerah juga diminta memastikan bahwa warga terdampak mendapat bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mendesak, serta pendampingan yang memadai selama masa pemulihan.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melaporkan bahwa masa tanggap darurat segera berakhir, dan perhatian kini difokuskan pada penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk mengakses bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, termasuk untuk pengajuan pembangunan kembali empat jembatan permanen, pemulihan lahan pertanian, serta perbaikan infrastruktur dasar lainnya.
Kemendagri menyampaikan bahwa pemulihan di Gayo Lues akan menjadi bagian dari perhatian lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, untuk mendukung sektor pertanian dan konektivitas wilayah. Sawah-sawah yang tertutup lumpur akan dibersihkan, lalu didukung dengan bantuan benih, pupuk, alat pertanian, dan perbaikan irigasi melalui skema optimalisasi lahan yang telah diprogramkan secara nasional.
Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan daerah terdampak menghadapi bencana secara sendiri-sendiri. Dengan sinergi lintas sektor dan kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan proses pemulihan di Gayo Lues dapat berjalan cepat, efisien, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemkab Gayo Lues berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya hadir selama masa darurat, melainkan berlanjut hingga tahap rekonstruksi tuntas. Selain infrastruktur dan pertanian, pemulihan ekonomi warga dan layanan publik juga menjadi fokus utama selama masa transisi menuju normalisasi.
Keterlibatan aktif semua pihak diharapkan dapat mempercepat pemulihan daerah, serta membangun kembali ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan pascabencana dilakukan secara berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Gayo Lues. (Abdiansyah)
