GAYO LUES | Pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra dengan menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama pemerintah daerah terdampak. Rapat yang digelar pada Jumat, 9 Januari 2026, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini sekaligus memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut, setiap kepala daerah diminta menyampaikan laporan rinci mengenai berbagai aspek utama pascabencana, mulai dari jalannya pemerintahan, pelayanan publik, kondisi infrastruktur, stabilitas ekonomi, hingga dinamika sosial di masyarakat. Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi daerah-daerah yang telah mendekati situasi normal dan wilayah yang masih menghadapi gangguan serius agar dapat segera diberikan atensi khusus oleh berbagai pihak terkait.
Berdasarkan data sementara yang disampaikan dalam rapat, total terdapat 52 kabupaten dan kota terdampak bencana di tiga provinsi. Di Provinsi Aceh, 18 kabupaten/kota tercatat terdampak, dengan 11 diantaranya dalam kondisi yang mulai pulih, sedangkan tujuh daerah lainnya masih belum normal. Situasi serupa terjadi di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang juga sedang menghadapi tantangan berat pascabencana. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan memberikan dukungan penuh bagi daerah yang mengalami keterbatasan dalam merespons dampak bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Khusus untuk Kabupaten Gayo Lues, kondisi lapangan menunjukkan tantangan berat dalam berbagai sektor. Penjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nevirizal yang didampingi Asisten III menyampaikan laporan lengkap mengenai dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintahan di ibu kota kabupaten masih berjalan meskipun kantor utama belum bisa digunakan, dan jajaran eselon II sementara mengoordinasikan pekerjaan dari posko yang didirikan di area Pendopo. Di sisi lain, pemerintahan di tujuh kecamatan terdampak masih lumpuh total akibat rusaknya infrastruktur dan fasilitas pelayanan.
Sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling terdampak. Akses menuju RSUD Gayo Lues yang berjarak lima kilometer dari pusat kota mengharuskan tenaga medis dan pasien melintasi dua jembatan rawan banjir. Jika terjadi banjir susulan, rumah sakit akan terisolasi dan pasien rujukan dari daerah tidak dapat diakses. Di wilayah terdampak, lima puskesmas belum bisa beroperasi optimal, sementara puluhan puksesmas pembantu dan puskesdes mengalami kerusakan. Listrik masih belum mengalir secara normal di tujuh kecamatan, dengan 40 desa mendapatkan pasokan listrik secara bergilir, dan 10 desa lainnya masih mengalami pemadaman total.
Kerusakan juga terjadi signifikan pada sektor pendidikan. Sebanyak lima PAUD, tiga taman kanak-kanak, sepuluh sekolah dasar, tujuh sekolah menengah pertama, satu sekolah menengah kejuruan, serta tujuh pondok pesantren mengalami kerusakan berat. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap dilanjutkan sejak 5 Januari lalu melalui sekolah-sekolah darurat sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan pendidikan bagi para siswa di daerah terdampak.
Kondisi infrastruktur menjadi perhatian utama dalam laporan Gayo Lues. Akses jalan nasional yang menghubungkan wilayah ini dengan Aceh Tenggara sempat bisa dilalui kendaraan, namun kembali terputus akibat longsor susulan. Terdapat enam titik badan jalan yang hilang dengan total jarak sekitar 12 kilometer. Penanganan darurat oleh pihak terkait seperti PT Hutama Karya masih berlangsung hingga kini. Sementara itu, jalan nasional menuju Aceh Tengah juga masih terisolasi dengan enam titik longsor parah yang membuat jalur tersebut tidak bisa dilalui. Total ada 105 jembatan dengan berbagai jenis konstruksi yang rusak berat atau hilang terbawa arus.
Pasokan logistik dan bahan bakar menjadi masalah lanjutan yang timbul akibat terputusnya akses transportasi. Perdagangan di tingkat kecamatan masih belum pulih, dan distribusi bahan makanan hingga kebutuhan pokok lainnya terhambat. Kondisi ini berimbas langsung pada perekonomian masyarakat yang belum kembali bergerak. Lahan pertanian seluas lebih dari 2.800 hektare rusak, termasuk tanaman padi, jagung, dan kopi yang sebelumnya siap panen.
Kerusakan juga menjalar ke sektor energi dan air bersih. Sebanyak 15 pembangkit listrik tenaga mikrohidro mengalami kerusakan berat, sementara 190 unit irigasi rusak atau hilang. Sarana air bersih juga terganggu cukup parah, termasuk layanan sanitasi dasar. Selain itu, kerusakan dan gangguan jaringan komunikasi serta internet turut menghambat aktivitas masyarakat dan koordinasi penanganan darurat.
Data terakhir juga mencatat sejumlah tempat ibadah ikut terdampak, dengan 27 unit mengalami rusak berat dan 13 unit lainnya hilang secara total akibat bencana. Dampak kerusakan terhadap rumah ibadah menggambarkan betapa luasnya kerusakan yang terjadi tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam dimensi sosial dan spiritual warga.
Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, kolaborasi antara pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil untuk mempercepat pemulihan di daerah-daerah terdampak, khususnya yang masih dalam kondisi kritis. Pemerintah berkomitmen mendorong pemulihan secara menyeluruh, termasuk memastikan keberlangsungan kehidupan warga dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan pemulihan daya tahan masyarakat dalam menghadapi bencana berulang.(Abdiansyah)
