Blangkejeren, 19 Desember 2025 — Pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Lues, tekanan terhadap kehidupan masyarakat semakin terasa. Selain kerusakan infrastruktur dan pemukiman, beban ekonomi menjadi tantangan utama karena lonjakan harga kebutuhan pokok dan kelangkaan energi di lapangan.
Harga elpiji subsidi ukuran 3 kilogram dilaporkan menembus *Rp50.000* per tabung di tingkat pengecer, sementara bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax mengalami lonjakan hingga *Rp25.000 hingga Rp40.000 per liter* di kawasan terpencil. Terhambatnya distribusi akibat akses jalan yang rusak menyebabkan pasokan barang tersendat dan harga melambung tinggi.
Kenaikan biaya hidup ini menghimpit banyak keluarga, terutama mereka yang baru saja terdampak bencana. Para Aparatur Sipil Negara (ASN), meski tetap menjalankan tugas pelayanan publik, ikut merasakan dampak berat akibat gaji mereka yang masih terpotong untuk cicilan pinjaman bank maupun koperasi, di tengah kebutuhan yang meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam situasi ini, *sejumlah pihak meminta kepada Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si., agar mengusulkan secara resmi kepada pihak perbankan untuk memberikan keringanan kredit atau penundaan pembayaran bagi masyarakat terdampak, termasuk kepada kalangan ASN, pelaku UMKM, petani, dan pekerja informal*.
Permintaan tersebut muncul dari keresahan warga yang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara beban cicilan kredit tetap berjalan seperti biasa tanpa mempertimbangkan kondisi pascabencana. Penundaan pembayaran selama minimal tiga bulan dinilai dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk fokus memulihkan kehidupan ekonomi mereka.
“Kami mengharapkan Bupati bisa menjadi jembatan, menyuarakan kepentingan kami ke pihak perbankan. Tidak semua warga bisa langsung pulih secara ekonomi, sehingga butuh kelonggaran cicilan untuk sementara waktu,” ujar seorang warga di kawasan Blangkejeren.
Tuntutan ini juga mencakup perlunya koordinasi pemerintah daerah dengan pihak Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), koperasi, serta lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang aktif menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pinjaman konsumtif kepada ASN dan masyarakat umum di Gayo Lues.
Selain permintaan relaksasi kredit, warga juga mendorong agar pemerintah segera merespons lonjakan harga LPG dan BBM dengan langkah-langkah konkret, seperti menggelar operasi pasar murah, menambah kuota distribusi LPG subsidi, serta mempercepat normalisasi pasokan bahan bakar ke pelosok.
Belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait usulan ke perbankan, namun sejumlah komunitas sipil dan tokoh masyarakat terus menyuarakan pentingnya langkah cepat dan responsif dari pemerintah dalam menjawab krisis ekonomi pascabencana.
Warga berharap, fokus pemulihan tidak hanya diarahkan pada perbaikan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pada *rasa aman ekonomi* masyarakat. Dengan partisipasi aktif pemimpin daerah dalam memperjuangkan kepentingan warganya di tingkat lembaga keuangan, masyarakat Gayo Lues diyakini bisa bangkit lebih cepat dan berdaya. (RED)
