GAYOLUES | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi secara daring bersama kepala daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera, Jumat, 9 Januari 2026. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemulihan pascabencana dengan menilai sejauh mana masing-masing daerah mulai pulih dan bagian mana yang masih harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Dari Kabupaten Gayo Lues, rapat tersebut diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten III, serta sejumlah pejabat teknis lainnya yang mengikuti jalannya rapat dari Pendopo Bupati. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya pemetaan wilayah terdampak berdasarkan indikator pemulihan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara tepat dan efektif.
Pemerintah menetapkan lima indikator untuk menilai kondisi pascabencana, yakni jalannya pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, dan aspek sosial masyarakat. Daerah-daerah yang belum memenuhi indikator pemulihan, kata Mendagri, akan mendapat perhatian ekstra melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan gotong royong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data terakhir, terdapat 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, dengan Provinsi Aceh mencatat 18 daerah masuk dalam kategori terdampak. Dari jumlah tersebut, 11 kabupaten atau kota dinyatakan sudah mendekati normal, sementara tujuh lainnya, termasuk Gayo Lues, masih dalam kondisi yang belum pulih.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, dr. Nevirizal, M.Kes., M.H.Kes menyampaikan laporan terkini terkait kondisi di wilayahnya. Pemerintahan di tingkat kabupaten tetap berjalan meskipun aktivitas banyak terpusat di Posko Pendopo akibat keterbatasan fasilitas gedung perkantoran. Namun, aktivitas pemerintahan di tujuh kecamatan terdampak masih lumpuh karena akses yang terputus dan belum tersedianya sarana pendukung.
Di sektor layanan publik, dua rumah sakit menjadi penopang utama, namun kondisinya tidak ideal. RSUD yang menjadi rumah sakit rujukan kerap terisolasi saat jembatan yang menghubungkan ke fasilitas tersebut tidak dapat dilalui. Dalam keadaan darurat, evakuasi harus menggunakan perahu karet jika hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Rumah sakit lain yang berada di pusat kota mengalami lonjakan kapasitas karena menampung pasien dari berbagai daerah. Sebanyak lima puskesmas tidak dapat beroperasi secara optimal, dua mengalami kerusakan, dan sebanyak 27 puskesmas pembantu serta poskesdes terdampak bencana.
Bidang pendidikan juga mengalami kerusakan signifikan. Sebanyak lima PAUD, tiga taman kanak-kanak, sepuluh sekolah dasar, tujuh Sekolah Menengah Pertama, satu Sekolah Menengah Kejuruan, serta tujuh pondok pesantren rusak berat. Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar sudah dimulai sejak 5 Januari 2026, dengan menggunakan tenda-tenda darurat sebagai ruang kelas sementara.
Akses jalan menjadi tantangan paling besar. Jalan nasional yang menghubungkan Blangkejeren dengan Kota Cane terputus di enam titik, dengan total panjang badan jalan yang hilang mencapai 12 kilometer. Jalur tersebut juga rawan longsor saat hujan turun. Sementara itu, jalan nasional yang menghubungkan Gayo Lues dengan Aceh Tengah juga mengalami kerusakan serupa dengan enam titik longsor berat. Dengan dua akses utama ke luar wilayah lumpuh, satu-satunya jalur yang masih dapat digunakan adalah jalan provinsi melalui Aceh Barat Daya, namun menempuh waktu hingga 15 jam ke Banda Aceh dan 24 jam ke Medan akibat kondisi jalan dan jarak tempuh yang panjang.
Kerusakan infrastruktur tercatat sangat parah. Sebanyak 105 jembatan di seluruh wilayah kabupaten mengalami kerusakan berat atau hilang. Terdiri dari 23 jembatan rangka baja, tiga jembatan Bailey, 21 jembatan komposit, dan 58 jembatan gantung. Ketiadaan jembatan penghubung ikut memutus akses vital antarwilayah kecamatan dan desa.
Dampak terhadap perekonomian juga sangat terasa. Sebanyak 2.800 hektare lahan pertanian, terdiri dari tanaman padi, kopi, dan jagung, yang dalam masa panen, rusak total. Sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat lumpuh, sementara jaringan irigasi sepanjang 190 unit mengalami kerusakan berat. Aktivitas pasar hanya berlangsung di ibu kota kabupaten, sementara di kecamatan lain, pertokoan, warung makan, dan tempat usaha tidak lagi beroperasi.
Sektor energi dan penerangan sebagian besar juga masih terganggu. Di tujuh kecamatan terdampak, distribusi listrik baru dapat dilakukan secara bergilir di 40 desa, sementara 10 desa lainnya masih alami pemadaman total. Sementara itu, pasokan energi darurat berupa genset mulai didistribusikan, namun belum mencukupi kebutuhan seluruh wilayah. Sebanyak 15 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di daerah perdesaan mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan perbaikan dan penggantian.
Untuk sarana keagamaan, tercatat 27 unit rumah ibadah mengalami kerusakan, dengan 13 di antaranya hilang atau hanyut terbawa arus banjir dan longsor. Warga tetap melaksanakan kegiatan keagamaan secara darurat, sebagian menggunakan gedung sekolah atau tenda darurat. Selain itu, layanan komunikasi dan jaringan internet belum pulih sepenuhnya dan masih mengalami gangguan di banyak titik.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan berjalan serentak dan menyeluruh. Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya mempercepat pemulihan agar masyarakat yang terdampak segera dapat kembali menjalani kehidupan normal. Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memberikan bantuan teknis maupun logistik yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan signifikan. (Abdiansyah)
