GAYO LUES | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues, Minggu (11/1/2026), untuk melihat langsung progres penanganan pascabencana serta kondisi masyarakat yang terdampak. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan di lapangan.
Setibanya di Bandara Blangkejeren, rombongan disambut oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi, S.Pd., M.Si., didampingi Wakil Bupati H. Maliki, S.E., M.Ap., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Usai penyambutan, rombongan langsung bergerak ke titik-titik terdampak bencana, antara lain Desa Badak dan Jembatan Aih Bobo, yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 lalu.
Dari hasil tinjauan di lapangan, masih tampak sisa-sisa kerusakan akibat luapan air yang menghantam permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan. Jembatan Aih Bobo menjadi salah satu titik kritis yang disebut mendesak untuk segera dibangun kembali secara permanen karena perannya sebagai jalur alternatif menuju rumah sakit, pemukiman warga di Desa Badak, dan beberapa fasilitas penting lainnya di Kecamatan Dabun Gelang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa secara umum kondisi ekonomi masyarakat di pusat kota Blangkejeren telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Aktivitas pasar dan pelayanan publik mulai berjalan normal, namun kondisi berbeda masih dirasakan oleh warga di wilayah pedalaman yang secara langsung terdampak bencana.
Pemerintah pusat, menurutnya, telah menyiapkan skema perlindungan sosial bagi warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana. Ia menyebutkan beberapa program bantuan yang bisa diakses masyarakat, antara lain program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran sekitar Rp600 ribu per bulan, Program Kartu Prakerja untuk peningkatan kompetensi kerja, serta kepesertaan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Bagi warga yang terdampak ekonominya pascabencana ini, mereka bisa diusulkan masuk program BLT. Ada tiga skema bantuan yang sudah disiapkan, sehingga pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi masyarakat,” ujar Mendagri.
Sementara itu, Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten tengah merancang pembangunan jembatan permanen di empat lokasi yang terdampak bencana, salah satunya adalah Jembatan Aih Bobo. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut sudah masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah dan direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2026. Menurutnya, perencanaan teknis sedang disusun secara matang guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan.
“Pembangunan jembatan permanen Aih Bobo direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026. Jembatan ini memiliki peran penting sebagai jalur alternatif ke rumah sakit, ke Desa Badak, dan ke sejumlah fasilitas lainnya di kecamatan,” ujar Suhaidi.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, Pemkab Gayo Lues juga terus menghimpun data yang akurat dan komprehensif terkait dampak bencana, baik di sektor infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. Data ini akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan yang lebih tepat sasaran dan dapat dijadikan referensi pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan.
Bupati menyebut bahwa data tersebut akan segera disampaikan ke pemerintah pusat untuk selanjutnya dibahas dalam forum kabinet. “Data ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penanganan lebih lanjut yang lebih efektif. Tadi Mendagri sampaikan data ini akan dibahas bersama Presiden pada Kamis mendatang,” jelasnya.
Kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Gubernur Aceh ke Gayo Lues menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian serius terhadap proses pemulihan pascabencana di daerah-daerah terdampak. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang. (Abdiansyah)
