Blangkejeren — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus mengintensifkan upaya penanggulangan dampak bencana alam banjir bandang yang terjadi sejak akhir November lalu. Tercatat lebih dari 4.000 rumah mengalami kerusakan, baik kategori berat maupun ringan, akibat luapan air dan material lumpur yang menghantam sejumlah kecamatan di wilayah tersebut.
Merespons situasi tersebut, Wakil Bupati Gayo Lues H. Maliki, SE, M.AP, menekankan pentingnya percepatan proses pendataan kerusakan rumah. Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah dinas teknis dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat malam, 12 Desember 2025, ia meminta agar seluruh data rumah terdampak diselesaikan paling lambat dalam dua hari ke depan.
“Bila perlu dengan segera data ini kita penuhi, kami yakin Bapak Ibu sudah bekerja dengan serius dan datanya kita tunggu,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya saat memimpin rapat pembahasan penetapan hunian sementara bagi korban terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pendataan sangat mendesak untuk keperluan pembangunan rumah hunian sementara (huntara) yang menjadi kebutuhan utama masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang terbawa arus banjir. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Gayo Lues telah memasuki hari ke-18 masa tanggap darurat bencana dan hanya memiliki waktu 10 hari lagi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan krusial termasuk pendataan secara akurat.
“Banyak hal yang belum terselesaikan, terutama masih ada kecamatan yang sampai saat ini belum dapat kita jangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat,” tambahnya.
Terkait daerah yang masih terisolasi, Wakil Bupati meminta agar kepala dinas yang tidak memiliki tugas mendesak dapat secara bersama-sama membantu menjangkau dua kecamatan yang aksesnya hingga kini masih tertutup, yakni Kecamatan Pining dan Kecamatan Putri Betung. Dengan gaya ajakan berkelompok, ia menyatakan pentingnya gotong royong lintas sektor untuk memastikan data dari wilayah tersebut juga dapat dihimpun.
“Meskipun tugas kita tidak disitu, mari kita keroyok dua kecamatan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigjen Purn TNI Bambang Eko Pratolo, menegaskan pentingnya keakuratan dan kelengkapan data untuk proses verifikasi pembangunan huntara. Ia menekankan bahwa setiap rumah yang rusak harus dimasukkan dengan identitas lengkap, mulai dari alamat, kondisi, jumlah kepala keluarga, hingga nama dan alamat penerima yang valid. Seluruh data tersebut wajib diverifikasi lapangan.
“Dari desa nanti dikumpulkan ke kecamatan, baru dari kecamatan dikumpulkan ke kabupaten. Kemudian kabupaten melakukan verifikasi,” jelasnya.
Selain data warga terdampak, BNPB juga memerlukan lokasi pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Setiap lokasi yang diajukan akan diverifikasi kembali oleh pihak BNPB untuk memastikan kelayakan dari sisi teknis dan keamanan bencana.
“Nanti pihak BNPB akan melakukan pemeriksaan dan menetapkan layak tidaknya lokasi tersebut, serta jauh dari bahaya bencana,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Gayo Lues, Jakaria, turut menyampaikan proses yang sedang berjalan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa timnya saat ini masih dalam proses pemutakhiran data rumah rusak di berbagai kecamatan yang terdampak banjir bandang.
“Untuk hunian sementara kami sudah mendapatkan dua tempat, Desa Uyem Beriring dan Desa Pasir,” kata Jakaria. Ia menambahkan, pihaknya berencana meninjau langsung lokasi tersebut bersama anggota DPRK Gayo Lues, Ibnu Hasyim, guna memastikan status kepemilikan lahan dari warga yang bersedia lahannya digunakan sebagai lokasi huntara.
Namun, ia tidak memungkiri terdapat sejumlah permasalahan selama proses pengumpulan data. Salah satu kendala utama yakni minimnya akurasi akibat ditemukannya data fiktif saat dilakukan pengecekan lapangan.
“Permasalahan di lapangan, banyak data fiktif yang kami temukan. Pada saat pendataan ternyata itu beda orangnya. Saya tidak mau data ini nanti bermasalah di satu tempat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya keterbatasan dalam pengambilan titik koordinat rumah-rumah terdampak akibat masih belum stabilnya jaringan internet di sejumlah lokasi di Gayo Lues. Hal ini menjadi kendala dalam pengumpulan dan penyusunan data spasial terkait hunian rusak.
“Kalau bisa nanti koordinatnya kami berikan setelah jaringan internet membaik,” tutupnya.
Dengan masih tersisanya waktu tanggap darurat selama 10 hari ke depan, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berupaya keras menyelesaikan seluruh pendataan sebagai dasar bagi percepatan pembangunan hunian sementara. Kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah daerah, BNPB, maupun masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam tahap pemulihan bencana di wilayah tersebut. (Abdiansyah)
