Gayo Lues — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melaporkan secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kondisi terkini wilayahnya pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejak akhir 2025. Dalam rapat koordinasi virtual yang digelar pada Jumat, 9 Januari 2026, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, dr. Nevirizal, M.Kes., M.H.Kes., memaparkan laporan menyeluruh mengenai dampak bencana yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan mendesak di lapangan.
Dalam pemaparannya, Nevirizal menyebut bahwa pemerintahan di tingkat kabupaten masih berjalan, meski pusat aktivitas berpindah ke posko sementara di Pendopo. Namun, di tujuh kecamatan terdampak, pemerintahan belum dapat berfungsi secara optimal karena kantor-kantor masih lumpuh dan belum bisa diakses oleh perangkat desa maupun masyarakat. Dari 146 desa yang ada di Gayo Lues, terdapat 80 desa yang hingga kini belum menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif.
Jumlah warga terdampak tercatat mencapai 109.000 jiwa, dengan jumlah pengungsi yang sempat mencapai 19.000 orang. Seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat mulai kembali ke tempat tinggal masing-masing, meskipun mayoritas dari mereka masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar. Total rumah rusak mencapai 4.018 unit, dengan rincian 365 rumah hanyut, 2.367 mengalami rusak berat, 464 rusak sedang, dan 465 rusak ringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fasilitas layanan publik juga belum sepenuhnya pulih. Dua rumah sakit menjadi tumpuan layanan kesehatan, salah satunya berada di luar kota sekitar lima kilometer dari pusat pemerintahan. Untuk mencapai rumah sakit ini, harus melewati dua jembatan yang kerap tergenang banjir. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam merujuk pasien, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Bahkan dalam beberapa situasi darurat, evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet. Sementara rumah sakit penyangga di pusat kota selalu penuh, dan kegiatan medis yang memerlukan penanganan khusus, seperti hemodialisis, terpaksa dirujuk melalui jalur udara ke Banda Aceh. Selain itu, lima dari tujuh puskesmas di kecamatan terdampak belum dapat berfungsi dengan baik, dan total 27 unit puskesdes turut dilaporkan rusak.
Di sektor listrik, aliran listrik di tujuh kecamatan sempat padam total. Beberapa wilayah kini telah mendapatkan pasokan listrik melalui genset. Namun, sekitar 40 desa masih mengalami aliran listrik bergilir, dan sepuluh desa hingga hari ini masih dalam kondisi gelap total. Selain kelistrikan, fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan yang signifikan. Lima PAUD, tiga TK, sepuluh SD, tujuh SMP, satu SMK, dan tujuh madrasah dilaporkan rusak berat. Meski demikian, sejak 5 Januari lalu, kegiatan belajar mengajar sudah kembali berlangsung melalui pemanfaatan tenda-tenda darurat sebagai ruang kelas sementara.
Akses jalan menjadi kendala terbesar yang dihadapi masyarakat. Jalan nasional yang menghubungkan Blangkejeren dengan Kota Cane sempat bisa dilalui, namun kembali terputus akibat longsor. Setidaknya terdapat enam titik longsor parah pada ruas tersebut, dengan total badan jalan yang hilang mencapai 12 kilometer. Sementara jalan nasional yang menghubungkan Gayo Lues dengan Takengon juga dalam kondisi serupa, masih tertutup longsor dan belum dapat dilalui kendaraan. Akses satu-satunya menuju luar kabupaten sementara ini hanya melalui jalur provinsi via Abdya, dengan waktu tempuh mencapai 15 jam ke Banda Aceh dan 24 jam ke Medan, dan itu pun tergantung pada kondisi cuaca yang tidak menentu.
Kerusakan infrastruktur jalan semakin diperparah oleh kerusakan jembatan. Total ada 105 jembatan yang rusak berat, putus, atau hilang. Dari jumlah tersebut, 23 merupakan jembatan rangka baja, tiga jembatan Bailey, 21 jembatan komposit, dan 58 unit merupakan jembatan gantung. Banyak dari jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung antarpermukiman, sehingga kerusakannya sangat berdampak terhadap mobilisasi warga, distribusi logistik, maupun pelayanan publik.
Nevirizal juga menyampaikan bahwa saat ini PT Hutama Karya sudah melakukan upaya penanganan darurat di jalur Blangkejeren – Kota Cane. Namun, karena medan yang sulit dan ancaman longsor susulan, pekerjaan perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu dan perhatian intensif dari pemerintah pusat maupun kementerian teknis terkait.
Laporan menyeluruh ini menjadi bagian dari pembahasan tingkat tinggi yang digelar pemerintah pusat untuk mengoordinasikan percepatan pemulihan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Bagi Gayo Lues, yang secara geografis berada di wilayah pegunungan dan kerap terisolasi saat bencana terjadi, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan demi percepatan normalisasi layanan dan pemulihan kehidupan warga.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menegaskan bahwa upaya tanggap darurat akan terus dilakukan sambil mendorong masuknya bantuan, penanganan infrastruktur, dan percepatan rehabilitasi. Pihaknya berharap bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, BNPB, dan lembaga lain dapat segera memulihkan kondisi kabupaten yang masih dalam status tanggap darurat ini. (Abdiansyah)
