GAYO LUES | Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menilai kehadiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo bersama rombongan ke Kabupaten Gayo Lues pada Ahad (4/1/2026) sebagai bentuk nyata komitmen dan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani kerusakan infrastruktur pascabanjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Kunjungan itu dinilai menjadi momentum penting untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak hanya di Gayo Lues, namun juga secara umum di wilayah Aceh dan sejumlah kabupaten di Sumatra yang terdampak bencana alam serupa.
Bersama rombongan dari kementerian, Bupati Suhaidi mengikuti peninjauan lapangan ke salah satu titik paling parah terdampak bencana, yakni ruas jalan utama yang menghubungkan Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Jalur vital tersebut menjadi satu-satunya akses distribusi logistik dari luar daerah menuju wilayah pedalaman itu. Suhaidi menyampaikan bahwa Menteri PU menyaksikan secara langsung kerusakan berat di lokasi kejadian, termasuk badan jalan yang amblas, timbunan longsor, dan terputusnya jalur akibat dampak lanjutan dari bencana.
Menurut dia, Menteri PU secara langsung memberikan instruksi kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional dan pihak terkait dari PT Hutama Karya untuk segera memproses dan merancang pembangunan ulang jalan lintas Aceh Tenggara – Gayo Lues dengan standar yang lebih baik dan tahan terhadap risiko bencana ke depan. Keseriusan ini, kata Bupati Suhaidi, turut ditegaskan dalam arahan Menteri PU yang meminta agar perbaikan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, melainkan juga menyentuh jalan-jalan provinsi dan kabupaten di wilayah terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mudah-mudahan dari pihak PUPR bisa mengebut perbaikan-perbaikan ini, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa semuanya akan dibantu oleh pemerintah pusat, tanpa melihat batas kewenangan,” ujar Suhaidi. Ia menyebut bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian akan terus dilakukan, baik terkait progres penanganan maupun ketika terjadi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem.
Bupati menjelaskan bahwa sebelumnya akses dari Gayo Lues ke Aceh Tenggara sempat terbuka dan dapat dilalui kendaraan khusus. Namun, sayangnya longsor susulan yang terjadi satu hari sebelum kunjungan menyebabkan badan jalan kembali tertutup, bahkan lebih parah karena tidak hanya tertimbun material tetapi juga mengalami ambles cukup dalam. Kondisi itu membuat upaya perbaikan oleh petugas menjadi sangat sulit, terutama di kawasan-kawasan yang posisinya rawan dan berada dekat dengan lereng maupun aliran sungai.
Tak hanya Menteri PU, sebelumnya dua pejabat penting dari Kementerian PUPR yaitu Dirjen Bina Marga dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) juga telah datang lebih dulu untuk meninjau dampak banjir bandang. Dirjen SDA, kata Bupati, telah mengidentifikasi secara langsung sejumlah sungai yang mengalami perubahan struktur maupun penyempitan aliran akibat banjir, serta wilayah-wilayah hilir sungai yang dinilai membutuhkan upaya rehabilitasi secepatnya.
Bupati Suhaidi menambahkan bahwa jalur transportasi utama, baik yang menghubungkan Gayo Lues ke Aceh Tenggara maupun dari Gayo Lues ke Aceh Barat Daya (Abdya), umumnya bersinggungan langsung dengan aliran sungai. Oleh karena itu, menurutnya, penanganan pascabencana tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus bersamaan antara perbaikan jalur transportasi dan penguatan bangunan-bangunan penahan air di sepanjang sungai.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gayo Lues, Chairuddin Kasiman, menjelaskan skala kerusakan infrastruktur yang terjadi pascabanjir bandang beberapa waktu lalu. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 55 ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun berat. Untuk infrastruktur jembatan, total ada 105 unit yang terdampak, yang terdiri dari berbagai jenis konstruksi seperti 13 unit jembatan rangka baja, 21 unit baja komposit, 58 unit jembatan gantung, serta tiga unit jembatan bailey dan 10 unit baja WF.
Chairuddin juga menuturkan bahwa jaringan irigasi di Gayo Lues mengalami kerusakan paling parah dengan jumlah terdampak mencapai 60 titik. Selain itu, bangunan pelindung seperti pengaman tebing yang biasa digunakan untuk melindungi bantaran sungai juga banyak yang hanyut terbawa arus saat banjir melanda. Data sementara menunjukkan sebanyak 58 bangunan pengaman tebing mengalami kerusakan total akibat derasnya debit air sungai.
Hingga saat ini, pemerintah daerah bersama tim teknis dari pusat terus melakukan identifikasi lanjutan serta pemetaan untuk prioritas penanganan infrastruktur. Sejumlah tahapan perbaikan diproyeksikan bakal berlangsung dalam waktu dekat, seiring upaya percepatan yang dilakukan kementerian dan sinergi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah berharap dukungan dari tingkat pusat tidak hanya berhenti pada masa tanggap darurat, namun berlanjut hingga masa pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana serupa di masa mendatang. (Abdiansyah)
