Jakarta | Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) imbas adanya efisiensi di pemerintah Prabowo Subianto.
Anggaran di Kementerian PU setelah efisiensi menjadi Rp 29,57 triliun, dipangkas Rp 81,38 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.
Pemangkasan anggaran telah disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Parlemen menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap besarnya jumlah pemotongan anggaran.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun. Namun ia menyebut hal itu bukanlah kewenangannya melainkan kewenangan lansia Presiden Prabowo.
“Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” katanya dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari 2025.
Pesimisme juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem Roberth Rouw. Dengan anggaran Kementerian PU yang makin kecil ia khawatir aspirasi daerah terkait pembangunan tidak terlaksana.
“Melihat anggaran yang begini kecil, kami pesimis sekali bahwa apakah aspirasi-aspirasi kami ini bisa masuk,” imbuh Roberth.
Sementara itu, Anggota Komisi V Fraksi Golkar Hamka Kady khawatir janji politik anggota dewan tidak terwujud jika anggaran PU terlalu kecil. Ia mengaku setuju pemerintah melaksanakan efisiensi, namun meminta tidak mengorbankan pihak lainnya.
“Setuju efisiensi, kita dukung pemerintah. Tapi jangan korbankan kami. Janji-janji politik kami juga ada di bawah. Kami duduk juga ini mewakili rakyat. Presiden terpilih juga ada janji politiknya,” sebut Hamka.
“Anggota DPR ada janji politiknya. Ayo pinter-pinter, ayo kita tanpa melanggar atau tidak mematuhi undang-undang yang ada. Kita bicarakan,” sambung dia.
Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 80 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan Prabowo. Ia menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare.
“Pengurangan Rp 80 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.
Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.
“Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutupnya. (Sumber : IJN)
