Kepala BNPB Tinjau Langsung Dampak Banjir dan Longsor di Gayo Lues, Pastikan Penanganan dan Hunian Korban Bencana

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 4 Januari 2026 - 03:49 WIB

50237 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Surhayanto, kembali mengunjungi Kabupaten Gayo Lues pada Sabtu (3/1/2026) guna meninjau langsung dampak bencana banjir dan tanah longsor yang kembali melanda wilayah tersebut. Kunjungan dilakukan di tengah intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir, yang memicu longsoran susulan di sejumlah titik serta memperburuk kondisi pengungsi.

Setibanya di Bandar Udara Blangkejeren, Kepala BNPB disambut oleh Bupati Gayo Lues, Suhaidi, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Komandan Kodim 0113/Gayo Lues, Komandan Batalyon 855/Raider Darat, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dan unsur lainnya. Dari bandara, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi pengungsian di Balai Latihan Kerja (BLK), tempat puluhan warga dari Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren, mengungsi akibat rumah mereka yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu.

Di hadapan para pengungsi, Kepala BNPB menyampaikan sejumlah skema penanganan darurat, mulai dari penyediaan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap). Ia menjelaskan, huntara dapat dibangun secara terpusat di satu lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten, namun warga juga diberikan pilihan untuk membangun huntara di sekitar rumah lama mereka jika kondisi struktur bangunan, seperti pondasi, masih memungkinkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hunian sementara itu bisa dibangun dalam satu titik. Tetapi bila Bapak Ibu ingin membangun di titik lama, atau tinggal sementara di rumah keluarga, itu juga diperbolehkan. Skemanya fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kesiapan warga,” ujar Surhayanto.

Bagi warga yang tinggal sementara di rumah kerabat atau sanak keluarga, BNPB menyiapkan bantuan biaya selama proses tunggu hunian tetap. Ia menjelaskan, warga dalam kategori tersebut akan menerima bantuan “rumah tunggu hunian” sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, bantuan yang sebagian sudah mulai dicairkan dan disalurkan kepada penerima.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menjelaskan bahwa untuk hunian tetap, pemerintah menyiapkan dua skema. Pertama, bagi warga yang sepenuhnya menyerahkan penanganan kepada pemerintah, akan dibangunkan rumah di lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kedua, bagi warga yang ingin tetap tinggal di lahan milik pribadi, dekat kampung atau keluarga, pembangunan tetap difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini BNPB.

“Terserah masyarakat, apakah ingin hunian tetap dibangun terpusat atau di lokasi masing-masing. Jika terpencar, masyarakat tunjukkan lahannya, dan nanti BNPB yang membangunnya. Sedangkan hunian tetap terpusat nantinya akan dibangun oleh Kementerian Perumahan,” jelasnya.

Selain penyediaan tempat tinggal, BNPB juga mengalokasikan bantuan untuk perabot rumah tangga senilai Rp3.000.000 per keluarga. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian kasur, kursi, alat dapur dan kebutuhan dasar lain. Sementara bagi keluarga yang sudah menempati hunian tetap, bantuan awal kehidupan juga akan diberikan melalui Kementerian Sosial sebesar Rp5.000.000 per kepala keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menegaskan bahwa kerugian sektor lain seperti sawah, kebun, tambak, maupun ternak, tengah dalam proses pendataan dan penilaian. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan hunian, tetapi juga memulihkan produktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.

“Kita sedang dalam masa tanggap darurat. Semua kebutuhan warga menjadi prioritas, termasuk pendidikan anak-anak. Kementerian Pendidikan juga telah mendata sekolah yang rusak akibat banjir dan akan segera membangun sekolah darurat agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” ujarnya.

Khusus bagi warga terdampak yang sebelumnya menyewa rumah, dan bangunannya tersapu arus atau tidak lagi layak huni, juga diakomodasi untuk menerima hunian tetap dari pemerintah. Sementara untuk pemilik rumah yang disewakan, mekanisme bantuan akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Bupati Gayo Lues, Suhaidi, turut mendampingi Kepala BNPB selama kunjungan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah daerah siap menjalankan semua arahan dan program pemulihan darurat. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar menghadapi proses pemulihan yang sedang berlangsung.

“Semua masalah pasti kita carikan solusinya. Kalau ada kendala, silakan laporkan ke kepala desa, dan akan segera kami tindaklanjuti. Kita gotong-royong membangun kembali,” ujarnya.

Setelah mengunjungi posko pengungsian, rombongan Kepala BNPB melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Putri Betung, salah satu wilayah yang akses jalannya kembali terputus akibat longsor. Di lokasi tersebut, ia meninjau langsung kondisi lapangan dan memerintahkan percepatan pengerahan alat berat untuk membuka kembali akses logistik ke daerah hulu.

Keesokan harinya, BNPB dijadwalkan mengadakan rapat koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah, TNI/Polri dan instansi terkait guna merumuskan strategi penanganan jangka pendek dan jangka panjang dalam menyikapi bencana yang berulang ini, serta menyusun cetak biru pemulihan wilayah rawan bencana di Kabupaten Gayo Lues. (*)

Berita Terkait

Tujuh Warga Gayo Lues Jalani Hukuman Cambuk atas Pelanggaran Qanun Syariat Islam
Sony Sonjaya Sebut Lebih dari 30 Nama Diduga Terlibat Korupsi MBG, Bukti Tersimpan di Telepon Genggam
Brimob Aceh dan Masyarakat Bersatu Wujudkan Lingkungan (ASRI) Di Gayo Lues
PT Hopson Diduga Beroperasi Ilegal Setiap Malam, Polda Aceh dan Mabes Polri Didesak Turun Tangan
Ketika Regulasi Tak Lagi Bermakna di Hadapan PMA
Cuaca Pancaroba Sangat Panas, Kapolres Gayo Lues Imbau Warga Waspada Karhutla
Tim URC Satreskrim Polres Gayo Lues Berhasil Amankan Mobil L300 Hasil Curanmor di Aceh Tenggara
KPH Wilayah VIII Perkuat Pengamanan Hasil Hutan dan Tata Niaga Getah Pinus

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 02:30 WIB

6 Bulan Pascabencana, Gubernur Aceh ke Mendagri: Sawah Belum Bisa Dipakai, Sungai Harus Dibersihkan

Minggu, 14 Juni 2026 - 02:25 WIB

Ambulans Tabrak Kerbau di Tol Sibanceh, 1 Penumpang Luka Ringan

Minggu, 14 Juni 2026 - 02:15 WIB

Ratusan Warga Laksanakan Salat Jenazah Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Masjid Raya Baiturrahman

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:47 WIB

Mantan Peraih Kompolnas Award 2022, IPTU Muhammad Abidinsyah Dipercaya Jabat Kasatreskrim Polres Langsa

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:27 WIB

1. ASDP Bergerak Cepat! Tanggung Jawab Penuh Korban Ledakan KMP Aceh Hebat 2, Pemulihan Jadi Prioritas

Sabtu, 13 Juni 2026 - 04:55 WIB

Ledakan KMP Aceh Hebat 2, Suryadi Djamil Desak Usut Tuntas dan Pertanyakan Spesifikasi Kapal

Sabtu, 13 Juni 2026 - 01:19 WIB

FORBINA: Polemik IUP di Aceh Harus Disikapi Objektif, Fokus pada Pengawasan dan Manfaat bagi Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 - 00:57 WIB

Dukungan untuk Tarmizi Age Menguat, Nama Putra Aceh Ini Viral sebagai Kandidat Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Dikejar TNI AL di Laut, Nelayan Kurir Narkoba Ditangkap di Karimun

Minggu, 14 Jun 2026 - 02:43 WIB